Marzuki: penundaan pengesahan RUU Ormas realitas demokrasi

Dalam berdemokrasi tentu ada aturan yang harus ditaati bersama, agar demokrasi menjadi berkualitas menuju tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan penundaan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan realitas demokrasi yang harus saling menghargai.

"Dalam berdemokrasi tentu ada aturan yang harus ditaati bersama, agar demokrasi menjadi berkualitas menuju tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur," kata Marzuki Alie disela rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Pansus RUU Ormas di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Marzuki, demokrasi di Indonesia, menunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di antaranya menegakkan kearifan lokal, menghargai perbedaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun saat ini, kata dia, nilai-nilai luhur tersebut mulai luntur yang ditandai dengan adanya tindakan anarkis di tengah masyarakat.

"Inilah yang harus kita harus luruskan dalam perjalanan bangsa dengan membuat aturan-aturan berdemokrasi yang bermartabat, yakni demokrasi ala Indonesia," tukasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dalam menegakkan demokrasi harus saling menghargai, tidak mungkin menerima satu sisi dan menolak sisi lain.

Pada pembahasan RUU Ormas, menurut dia, banyak elemen masyarakat yang mendukung, sehingga perlu dicari jalan tengah agar dapat mengakomodasi semua aspirasi.

"Artinya tidak hanya mendengarkan satu sisi, tapi juga mendengarkan sisi lain, dengan prinsip tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur tercapai," tandasnya.

Menurut Marzuki, DPR RI mengambil inisiatif mengusulkan RUU Ormas karena semua fraksi di DPR RI sepakat perlu melakukan revisi UU no 8 tahun 1985 tentang Ormas, dengan sasaran dapat merepresentasikan kepentingan rakyat.

Usulan RUU Ormas oleh DPR RI, kata Marzuki Alie, tidak serta-merta diusulkan, tapi telah melalui proses panjang dan meminta mauskan dari berbagai pihak.

"Bahwa RUU Ormas saat ini melahirkan polemik dan ada Ormas yang belum setuju, hal itu adalah realitas demokrasi, tapi perlu dicari solusi bersama," katanya.
(R024/C004)