Prabowo angkat "Good Neighbor Policy" sebagai arah politik luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengangkat Kebijakan Bertetangga yang Baik atau Good Neighbor Policy sebagai arah dan strategi politik luar negeri Indonesia jika nantinya diberi mandat sebagai Presiden RI 2024–2029.

Kebijakan tersebut ditawarkan Prabowo berangkat dari tradisi gerakan non-blok yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Ia mengaku tidak ingin mengubah tradisi tersebut karena telah melekat dengan mayoritas Bangsa Indonesia.

“Tradisi ini, saya pikir, saya berkomitmen untuk melanjutkan. Karena bukan hanya tradisi kita saja, itu adalah keinginan mayoritas masyarakat Indonesia dan yang lebih penting adalah demi kepentingan nasional kita,” ucap Prabowo saat berpidato dalam forum yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin.

Prabowo menjelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menerapkan kebijakan politik luar negeri yang independen dan berpedoman pada prinsip-prinsip non-keanggotaan pada blok geopolitik mana pun.

Dalam pidatonya, Prabowo pun menjelaskan bahwa Indonesia selama ini berada di tengah-tengah peradaban besar secara letak geografisnya. Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, kata Prabowo, Indonesia selalu bergantung kepada perdagangan.

Mengingat hal tersebut, Prabowo berpandangan, gerakan non-blok yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia perlu dipertahankan. Ia berkomitmen akan mempertahankan kebijakan bertetangga yang baik dengan negara-negara kawasan ASEAN dan dunia.

“Oleh karena itu, sudah menjadi kepentingan kami untuk memiliki tradisi ini. Apa yang saya sebut dengan ‘Kebijakan Bertetangga yang Baik’. Kami ingin mempertahankan kebijakan bertetangga yang baik di kawasan kami dan juga di dunia,” imbuhnya.

Di samping menjadi pilar kebijakan politik luar negeri, Menteri Pertahanan itu menyebut Kebijakan Bertetangga yang Baik ini juga akan dijadikan sebagai pandangan bidang pertahanan Indonesia.

“Bahkan pandangan bidang pertahanan kita akan berdasarkan pada premis ini, ‘jaringan persahabatan yang kuat’. Jaringan persahabatan yang kuat ini akan menjadi pilar kebijakan luar negeri kita yang lebih kuat dan pada akhirnya juga kebijakan pertahanan kita,” ucap Prabowo.

Selain karena tradisi, Prabowo mengatakan kebijakan non-blok tersebut juga diperlukan untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas, sehingga ekonomi akan berkembang dan rakyat akan sejahtera.

“Agar perekonomian kita bisa berkembang, kita memerlukan perdamaian dan stabilitas. Kita membutuhkan hubungan baik dengan semua negara. Kita membutuhkan hubungan ini, yang akan mengundang investasi asing, yang akan membuka pasar bagi kita, yang akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita, dan pada analisa terakhir untuk mengentaskan kemiskinan,” imbuh Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Baca juga: Prabowo: Pasal 33 UUD 1945 merupakan "blueprint" ekonomi Indonesia
Baca juga: Prabowo akan manfaatkan rawa guna capai swasembada pangan
Baca juga: Prabowo: Kita harus kembali pada ekonomi Pancasila