Mantan Menag yakini TNI/Polri netral dan berpegang pada konstitusi

Jakarta (ANTARA) -

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meyakini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI bisa bersikap netral serta bersandar pada konstitusi dalam menjelankan tugasnya, jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia mengatakan hal itu dalam konferensi pers usai sowan bersama tokoh masyarakat lain yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR), ke rumah Mustofa Bisri (Gus Mus).

"Kami masih percaya bahwa TNI/Polri tetap berpegang pada UU. Bahwa netralitas kedua alat negara itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan," kata Lukman dalam konferensi pers bersama tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu.

Sejumlah tokoh bangsa, yang terdiri dari lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) bersilaturahmi ke kediaman pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Mustofa Bisri atau Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah.

Lukman menjelaskan terkait dugaan anggota TNI/Polri yang turut memasang baliho salah satu bakal calon presiden/wakil presiden, kebenaran kabar tersebut perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Menurut dia, kalau kabar itu benar, maka hal itu hanya oknum TNI/Polri yang tidak patuh dengan perintah pimpinan.

"Kami masih penuh harapan bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional," ujarnya.

Koordinator Pertemuan MPR Alif Iman Nurlambang mengatakan MPR belum secara spesifik menyikapi isu anggota TNI/Polri memasang spanduk bacapres/cawapres, tetapi hal tersebut tetap perlu diwaspadai.

"Harus ada kewaspadaan. Penggunaan aparatur negara akan membawa Pemilu 14 Februari mendatang tidak bisa dipercayai publil sebagai pemilu yang jurdil," katanya.