Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) mendesak pemerintah RI agar mengunakan saluran diplomatik seperti ASEAN, APEC, OKI dan Gerakan Non Blok (GNB) untuk menghentikan agresi militer terhadap Palestina dan Lebanon. "Penggunaan saluran diplomatik penting bagi pemerintah RI agar agresi militer tidak meluas menjadi perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah yang dapat membahayakan perdamaian dunia," kata Ketua Umum DPP PBR Burzah Zarnubi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa. Ketua Fraksi PBR DPR itu menegaskan, peran pemerintah untuk menghentikan agresi milter tersebut telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni politik luar negeri Indonesia adala bebas dan aktif serta ikut menjaga perdamaian dunia. Menurut Bursah, agresi militer Israel ke Paletina dan Lebanon dengan dukungan Amerika serikat (AS) yang telah menewaskan ratusan penduduk sipil di dua negara itu adalam dua pekan ini, harus segera dihentikan. Alasan dibalik serangan militer AS karena penahanan dua tentaranya oleh milisi Hizbullah di Lebanaon tidak bisa diterima, sedang Israel sendiri telah menahan dan memenjarakan sedikitnya 10.000 orang tahanan Palestina dan Lebanon selama 25 tahun lebih. DPP PBR menyerukan kepada umat Islam berdoa kepada Allah SWT agar memberikan kekuatan dan melindungi rakyat Palestina dan Lebanon dari serangan Zionis Israel serta mengajak seluruh warga negara Indonesia dan dunia untuk melakukan gerakan moral memboikot produk buatan AS. "DPP PBR mengutuk keras hegemoni dan serangan Zionis Israel terhadap kedaulatan Palestina dan Lebanon serta mendesak Dewan HAM PBBB untuk mengambil langkah terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina dan Lebanon," katanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penataran DPP PBR, Irwan Setiawan mengatakan, pihaknya akan mengadakan penataran kepada sekitar 100 pengurus PBR tingkat pusat di Puncak, Bogor, 19-20 Juli 2006 dimaksudkan memberikan menambah penyegaran dan wawasan berpikir dan serta kerampilan dalam menjalankan organisasi partai. Penataran akan disisi sejumlah pembicara baik dari pakar dalam PBR maupun luar PBR seperti pakar pendidikan Universitas Paramadina Yudi Latief, pakar politik dari UIN Jakarta Bahtiar Efendi, pengamat politik Indria Samego, pengamat ekonomi Rizal Ramli dan Revisond Baswir serta mantan Menag Qurais Shihab.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
