Jeffrey A Winters nilai demokrasi Indonesia terkooptasi oligarki

Jangan berharap oligarki dan elit itu akan berhenti sendiri, namun harus dibatasi rakyat melalui masyarakat sipil yang lebih aktif, terlibat, dan lebih matang."

Jakarta (ANTARA News) - Profesor Ilmu Politik Universitas Northwestern Jeffrey A Winters menilai sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia terkooptasi oligarki dengan mengandalkan kakuasaan material dalam kegiatan politiknya.

"Demokrasi di Indonesia `captured by` oligarki atau dikooptasi. Namun jangan berpikir itu hanya terjadi di Indonesia tapi di semua negara, variasinya apakah kekuasaan material itu lebih terbatas, sangat terbatas atau bebas di Indonesia," kata Jeffrey A Winters usai diskusi bertajuk "Oligarki, Media, dan Demokrasi dalam Menghadapi Pemilu 2014" di Kampus Atmajaya Jakarta, Selasa.

Jeffrey mengatakan distribusi kekuasaan dalam politik di Indonesia tidak adil karena adanya oligarki dengan menggunakan material untuk menjalankan kegiatan politik. Dia menilai prinsip kesetaraan dalam politik penting dilakukan agar setiap orang mendapatkan suara secara benar.

"Cara untuk memperbaikinya adalah harus ada sterilisasi sistem politik supaya kekuasaan material yaitu uang dikurangi. Menurut saya tidak bisa (kekuasaan material) dibuat nol tapi bisa dikurangi," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia hampir tidak ada batasan untuk mengatur mengenai kekuasaan uang dalam politik. Karena itu dia menilai oligarki tidak bisa dibatasi apabila sistem hukum di Indonesia tidak dijalankan dengan baik.

"Kekuasaan oligarki berasal dari stratifikasi meterial, makin ekstrem kesenjangan stratifikasi itu maka semakin ekstrem oligarki. Jadi sistem ekonomi yang merata dan adil dari aspek politik sangat diperlukan sehingga tidak ada jarak antara orang super kaya dan biasa," katanya.

Dia menilai media di Indonesia berpotensi menjadi alat bagi masyarakat untuk mendorong terciptanya sistem yang lebih baik. Namun menurut dia selama ini media cenderung hanya sebagai alat oligarki dan elit politik tapi rakyat harus lebih berpartisipasi dalam sistem yang berjalan.

"Jangan berharap oligarki dan elit itu akan berhenti sendiri, namun harus dibatasi rakyat melalui masyarakat sipil yang lebih aktif, terlibat, dan lebih matang," ujarnya.

Menurut dia di dalam masyarakat terdapat kaum intelektual seperti akademisi dan mahasiswa yang dapat membawa ide perubahan dalam sistem demokrasi Indonesia. Dia menilai posisi mahasiswa seharusnya harus mementingkan kepentingan rakyat umum jangan hanya mengurusi kepentingan di kampus. (I028)