Menkeu: masih ada tekanan di pasar uang

Kita melakukan koordinasi dalam FKSSK, tapi jangan harap tiba-tiba rupiah menguat dalam beberapa hari, karena fenomena global masih akan terjadi."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan saat ini masih terjadi tekanan di pasar uang akibat rencana penarikan Quantitative Easing (QE), sehingga perdagangan saham terlihat lesu dan rupiah masih mengalami pelemahan.

"Penarikan likuiditas dengan mengurangi QE berpengaruh ke seluruh dunia, akan ada tekanan terhadap pasar uang dan itu tidak hanya kepada rupiah," ujarnya di Jakarta, Senin.

Chatib mengatakan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) telah melakukan beberapa langkah koordinasi untuk mengantisipasi hal ini.

"Kita melakukan koordinasi dalam FKSSK, tapi jangan harap tiba-tiba rupiah menguat dalam beberapa hari, karena fenomena global masih akan terjadi," katanya.

Ia menjelaskan rencana penarikan QE telah menyebabkan likuiditas global menjadi lebih sedikit, sehingga investor mulai menarik dana mereka di pasar uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kalau AS menarik likuiditas, artinya uang untuk membeli portfolio menjadi lebih sedikit. Itu membuat `stock market` beberapa hari lalu mengalami guncangan parah," ujarnya.

Menurut dia, apabila tidak ada rencana penarikan QE, maka sebenarnya penguatan rupiah telah terjadi, karena pemerintah telah menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

"Kalau tidak terjadi QE saya bisa jamin (penguatan) itu, tapi penguatan rupiah ada tarik menarik dengan QE," kata Chatib.

Chatib menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menekan defisit neraca perdagangan hingga empat bulan mendatang, karena impor migas dipastikan berkurang, sehingga rupiah mengalami penguatan.

Namun akibat rencana penarikan QE, maka hal ini akan berdampak pada neraca modal serta ikut mempengaruhi defisit neraca pembayaran secara keseluruhan.

"Seharusnya kalau neraca perdagangan membaik, rupiahnya menguat tetapi masalahnya bukan pada neraca perdagangan, tapi neraca modal," ujar Chatib. (*)