Pemkab Lombok Tengah dan MGPA sepakat pajak MotoGP Mandalika 20 persen

Hasilnya diambil jalan tengah pemerintah daerah memberikan diskon 10 persen...

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sepakat pajak hiburan dari ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika Oktober 2023 yang harus dibayarkan penyelenggara sebesar 20 persen dari total pendapatan penjualan tiket.

"Hasilnya diambil jalan tengah pemerintah daerah memberikan diskon 10 persen, sehingga pajak hiburan yang harus dibayarkan oleh MGPA hanya 20 persen," kata Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya, di Praya, Kamis.

Ia mengatakan, jika dalam peraturan daerah (perda) pajak hiburan ini mencapai 30 persen, karena adanya permohonan dari MGPA untuk bisa membayar pajak hiburan 15 persen, sehingga melakukan koordinasi.

Koordinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama MGPA disepakati untuk event MotoGP tahun ini mendapat keringanan pembayaran dari yang di perda sebanyak 30 persen dan kini bisa dibayarkan hanya 20 persen.

“Memang MGPA mengajukan permohonan pembayaran pajak itu 15 persen, dan setelah kami koordinasi sehingga disepakati pembayaran pajak itu 20 persen dan ini sudah kami turunkan karena sebenarnya di perda itu jumlah pajak hiburan mencapai 30 persen,” katanya lagi.

Berdasarkan hitungan pemerintah daerah jika pajak hiburan di angka 30 persen, maka dengan realisasi penjualan tiket berbayar hanya sebesar Rp39.640.756.077, pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp11.892.226.823.

Hanya saja karena diberikan kelonggaran menjadi 20 persen, sehingga dari realisasi penjualan tiket berbayar hanya sebesar Rp39.640.756.077 oleh pemkab akan mendapatkan PAD hingga Rp7.928.151.215.

“Yang jelas hasil terakhir negosiasi itu 20 persen sudah disepakati, maka kita akan dapatkan PAD kisaran Rp7 miliar lebih," katanya lagi.

Untuk proses pembayaran tinggal menunggu dari MGPA, termasuk juga event sebelumnya yakni RRC diberikan juga diskon dan pembayaran pajak hanya 20 persen dan yang Rp7 miliar ini hanya untuk MotoGP Mandalika.

Bupati Lombok Tengah H Lalu Fathul Bahri menegaskan dari permohonan MGPA memang sudah dijelaskan jika secara langsung penyelenggaraan event MotoGP telah memberikan manfaat besar serta berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Lombok Tengah.

Namun di sisi lain, keberhasilan penyelenggaraan event tidak sebanding dengan penjualan tiket dimana realisasi penjualan tiket berbayar hanya sebesar Rp39.640.756.077 atau sebesar 48 persen dari target awal sebesar Rp81.615.113.969.

“Sehingga hal ini belum dapat menutupi biaya operasional penyelenggaraan dan mengalami kerugian. Atas dasar itulah sehingga pihak MGPA mengajukan permohonan, agar dapat diberikan keringanan pajak hiburan atas penjualan tiket event MotoGP 2023 sama seperti tahun 2022 lalu, yakni sebesar 15 persen dan kita bertahan di angka 20 persen,” katanya lagi.
Baca juga: Kakanwil DJP Nusra: MotoGP Mandalika berimbas pada penerimaan pajak
Baca juga: Mandalika dan misi pembangunan sentra ekonomi