Pemerintah beri insentif fiskal kemiskinan ekstrem ke 26 pemda

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023 kepada 26 pemerintah daerah (pemda).

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023.

“Pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Insentif ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis.

Wapres menyoroti tingkat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 yang turun signifikan menjadi 1,12 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, pekerjaan rumah Indonesia adalah menjaga tren penurunan tersebut agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.

Indonesia menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Namun berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36 persen. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen.

“Untuk itu perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Wapres.

Insentif fiskal kepada daerah yang berhasil menangani kemiskinan ekstrem dengan baik tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350/2023. Total nilai insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem mencapai Rp750 miliar.

Insentif diberikan kepada 26 pemerintah daerah terbaik yang terdiri dari 7 provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Ketujuh provinsi tersebut di antaranya Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Banten.

Sementara 19 kabupaten/kota yang menerima insentif adalah Kab. Labuhan Batu Selatan, Kota Payakumbuh, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Pesawaran, Kab. Belitung Timur, Kab. Bintan, Kab. Buleleng, Kab. Sumba Barat, dan Kota Yogyakarta.

Kemudian, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tana Tidung, Kab. Tojo Una-Una, Kota Gorontalo, Kab. Musi Banyu Asin, Kota Ambon, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kota Mataram.

Baca juga: Pemerintah salurkan insentif fiskal Rp330 miliar ke daerah per Juli
Baca juga: Kemenkeu akan beri insentif fiskal Rp3 triliun ke daerah berprestasi
Baca juga: Dorong pertumbuhan, Kemenkeu sebut sudah berikan banyak insentif