Survei: mayoritas publik setuju BLSM

Jakarta (ANTARA News) - Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan mayoritas publik atau 58,92 persen responden setuju program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby kepada pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, hanya 29,12 persen publik menyatakan tidak setuju dan 11,96 persen publik tidak tahu atas BLSM.

Survei LSI yang diadakan pada 18--20 Juni 2013 itu bertemakan "Politik Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM), BLSM dan Efek elektoralnya" dengan cara "Quick Poll" yaitu menggunakan "Handset LSI" yang dipegang oleh 1.200 responden.

Para responden itu dipilih dengan metode "multistage random sampling" dengan tingkat kesalahan (margin error) sekitar 2,9 persen.

Adjie mengatakan, kendati publik setuju atas pemberian BLSM sebesar Rp150 ribu per bulan, namun hanya 24,27 persen publik yang meyakini bahwa pembagian LSM akan tepat sasaran, 72,33 persen responden tidak yakin dan 3,40 persen responden tidak tahu.

Survei menyebutkan sebanyak 46,95 persen responden menilai bahwa Presiden SBY sebagai tokoh yang paling berjasa penerapan BLS, kemudian 11,47 persen untuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono (10,75 persen).

Selanjutnya, Menteri ESDM Jero Wacik (1,79 persen), menteri lainnya (3,58 persen) dan responden yan tidak menjawab 25,45 persen.

Dalam survei ditemukan bahwa mayoritas publik atau 49,45 persen menilai Partai Demokrat (PD) paling berjasa dalam mendorong penerapan BLSM, sedangkan partai lainnya hanyak 16,73 persen dan tidak menjawab 33,82 persen.

Adjie mengatakan, terhadap pertanyaan anda setuju atau tidak, jika harga BBM bersubsi dinaikkan, maka ditemukan 79,21 persen responden menyatakan tidak setuju, hanya 19,10 persen yang setuju dan sisanya 1,69 persen tidak menjawab.

"Penolakan kenaikan harga BBM oleh responden cukup tingi yaitu pada survei LSI Agustus 2005 (82,3 persen), Mei 2008 (75,1 persen), Maret 2012 (86,6 persen) dan Juni 2013 (79,21 persen)," katanya.

Adjie menambahkan, survei LSI menyimpulkan tiga prediksi politik soal BBM, yaitu pertama, terjadi dukungan terhadap BLSM dari partai-partai koalisi pemerintah, kemudian kedua, partai oposisi tidak secara terbuka menyerang program BLSM.

Ketiga, PKS tetap memainkan peran ganda, yaitu meski bagian dari koalisi pemerintah, PKS menyatakan menolak kenaikkan harga BBM dan mendukung program BLSM.(*)