Indonesia waspadai "kampanye hitam" kabut asap

... perintah dari presiden... "

Pekanbaru, Riau (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mewaspadai pihak-pihak yang melakukan "kampanye hitam" (black campaign) dengan memanfaatkan masalah kabut asap akibat kebakaran lahan untuk mendeskriditkan Indonesia di dunia internasional.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma'arif, dalam jumpa pers, di Pangkalan Udara TNI AU Pekanbaru, Sabtu, meminta agar semua pernyataan resmi terkait informasi kebakaran lahan dan hutan dan upaya penanggulangan hanya berasal dari satu sumber, yakni BNPB.

"Kalau semua ngerti, yang berhak ngomong itu hanya BNPB. Itu perintah dari presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, kepada media beberapa waktu lalu, menyebutkan ada 190 titik api bersumber dari dua perusahaan industri kehutanan di Riau.

Mangkusubroto menyebutkan dua perusahaan itu adalah APP dan APRIL yang memiliki konsesi hutan tanaman industri di Riau.

Ketika ditanyakan mengenai itu, Ma'arif mengatakan belum bisa memastikan pernyataan koleganya tersebut. Ia mengatakan, berpanduan pada pantuan terakhir satelit NOAA di BMKG Pekanbaru pada Jumat (21/6), menunjukkan jumlah titik panas (hotspot) hanya 19 titik.

Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, dalam jumpa pers itu juga mengatakan lebih baik pernyataan resmi mengenai kebakaran lahan di Riau keluar dari BNPB sebagai institusi yang resmi di bidang itu.

Pada sisi lain, Singapura dan Malaysia telah menyatakan kegeramannya atas kabut asap yang selalu terjadi saban tahun dari Pulau Sumatera. Sejauh ini, upaya pencegahan dan penanggulangan selalu diklaim pemerintah telah atau sedang dilaksanakan.

Padahal berbagai perundangan telah dibuat dan diberlakukan untuk membuat jera para pelaku pembakaran hutan dan konsesi perkebunan besar dan rakyat ini.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dua hari lalu menegaskan, akan memberi sanksi hukum paling tegas kepada perusahaan berbadan hukum di Singapura, yang terbukti berada di balik pembakaran itu.

(F012)