Kemendagri harap dana desa persempit ketimpangan

"Dana desa per desa meningkat tiga kali lipat dari Rp280,3 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp907,1 juta per desa di tahun 2023,"

Jakarta (ANTARA) - Plh. Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo berharap pemberian dana desa sejak 2015 hingga 2023 dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dan mempersempit ketimpangan antaradesa dengan kota.

"Dana desa per desa meningkat tiga kali lipat dari Rp280,3 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp907,1 juta per desa di tahun 2023," kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada desa. Adapun total Dana Desa dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp538,9 Triliun.

Pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp20,67 triliun. Angka ini mengalami peningkatan hingga pada 2023 dana desa dialokasikan sebesar Rp70 triliun.

Ia mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan, pemerintah membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Program kerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) ini berbentuk pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga desa.

"Sumber daya manusia yang unggul akan dapat mengelola potensi-potensi sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa," ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan kesejahteraan dan upaya mempersempit ketimpangan
sejalan dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa tersebut berhasil membangun jalan desa sepanjang 311.656 km, jembatan sepanjang 1.602.227 m, pasar desa sebanyak 12.297 unit, embung sebanyak 5.413 unit, irigasi sebanyak 572.8112 unit, serta penahan tanah sebesar 249.415 unit.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerjasama LPD dan BPD Murtono menambahkan kegiatan pelatihan P3PD bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk meningkatkan kualitas belanja desa.

Target nasional pelatihan ini sebanyak 33.458 Desa, 131.610 orang. Untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebanyak 1.480 Desa atau 5.920 orang.

"Telah diikuti oleh sebanyak 5.538 orang atau 97,27 persen," ucap Murtono.

Pelatihan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 tematik, meliputi Pelatihan Penatapan dan Penegasan Batas Desa, Pelatihan Aparatur Desa Dasar, Penguatan BPD, Penguatan Kerja Sama Desa, Penguatan PKK, Penguatan Posyandu, dan Penguatan LKAD.