Menag: Jangan sampai masjid digunakan untuk politik elektoral pemilu

Ini yang mau kita jaga, jadi mesjid itu, fungsi politik itu tidak di masjid kecuali politik kebangsaan, politik kekuatan, politik elektoral silakan tapi di luar masjid

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan agar para takmir memastikan tidak ada masjid yang digunakan untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pemilu 2024.

“Jadi kita sampaikan kepada mereka agar para takmir ini menjaga masjidnya, jangan sampai masjid digunakan untuk kepentingan politik elektoral. Jangan digunakan untuk kepentingan memecah belah bangsa,” kata Menag Yaqut setelah Pembukaan Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tahun 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menag Yaqut mengatakan masjid lebih baik dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempersatukan bangsa, bukan kegiatan yang berisiko mencerai-beraikan. Karena itu, kata dia, tidak tepat jika masjid digunakan untuk kontestasi politik menjelang Pemilu 2024.

“Ini yang mau kita jaga, jadi mesjid itu, fungsi politik itu tidak di masjid kecuali politik kebangsaan, politik kekuatan, politik elektoral silakan tapi di luar masjid,” ujar Menag.

Baca juga: Menag aktifkan BKM untuk hidupkan kembali fungsi sosial masjid

Tujuan menjaga peran penting masjid itu, kata Menag, menjadi salah satu alasan BKM menggelar rakernas pada Rabu ini.

Masjid, ujarnya, bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, seperti aktivitas ekonomi dan sosial.

“Kami merasa perlu BKM ini bergerak secara aktif memfasilitasi masjid-masjid yang ada di Indonesia, supaya diketahui BKM ini sudah berdiri sejak 1964, tapi kemudian vakum sekian lama. Baru 2022 kemarin kami hidupkan kembali supaya pemerintah bisa ikut membantu membuat masjid ini benar benar berfungsi sebagai masjid yang sesungguhnya yang diinginkan oleh kita semua,” kata Menag Yaqut.

Rakernas BKM resmi dibuka oleh Presiden Jokowi pada Rabu ini. Presiden Jokowi mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) yang mengaktifkan kembali BKM yang sudah didirikan sejak tahun 1964.

Baca juga: BKM pusat siapkan program pemberdayaan masjid di Indonesia

Dengan jumlah keanggotaan yang besar di seluruh Tanah Air, Presiden Jokowi meyakini manfaat BKM sangat besar bagi umat dan masyarakat.

“Dengan jumlah anggota yang sangat besar lebih dari 17.600 masjid, di catatan saya, yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air dan potensi manfaat BKM ini sangat besar bagi umat, bagi bangsa,” ujar Presiden Jokowi.

Melalui peran BKM, Presiden Jokowi berharap rumah ibadah dapat dikelola secara profesional, moderat, dan berdaya maslahat bagi umat. Hal tersebut juga diharapkan dapat menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan kemajuan bangsa, serta tempat ibadah yang ramah bagi semua.

Baca juga: Presiden berharap masjid-masjid dikelola secara profesional