Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Drs. Tavip Agus Rayanto menyatakan bahwa BKKBN mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Elsimil (Elektronik siap nikah dan hamil) untuk mencegah terjadinya kasus stunting baru.
“Untuk penanganan stunting ke depan, kita harus sudah melakukan pendekatan mikro berdasarkan nama dan alamat atau by name by address dan semua data itu ada di Elsimil,” kata Tavip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Hal ini ia sampaikan pada kegiatan Pencanangan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bangga Kencana Kesehatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (6/11).
Menurutnya, penanganan stunting dari hulu ke hilir lebih efektif untuk menekan terjadinya stunting baru, dan penggunaan Elsimil akan sangat berdampak pada percepatan penurunan stunting secara keseluruhan, mengingat target 14 persen pada 2024 hanya tersisa beberapa minggu.
Pada aplikasi Elsimil, calon pengantin wajib mengisi biodata berupa berat badan, tinggi badan, kadar protein dalam sel darah merah atau hemoglobin, lingkar lengan atas, serta apakah calon pengantin terpapar asap rokok.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan seluruh perangkat yang ada pada aplikasi Elsimil, karena apabila pengisian melalui data yang tersedia di Elsimil sudah optimal, proses intervensi pemberian bantuan kepada keluarga berisiko stunting bisa lebih tepat sasaran.
"Termasuk calon pengantin, ibu hamil atau mereka yang sedang menunda kehamilan itu bisa dipetakan. Saya kira kalau kita fokuskan di situ, maka energi kita akan lebih produktif, anggaran juga lebih tepat sasaran," paparnya.
Prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) saat ini berada di angka 21,6 persen, untuk itu menuju akhir tahun 2023, Tavip mengingatkan agar angka tersebut bisa mengalami penurunan yang signifikan.
Melalui anggaran khusus yang telah dialokasikan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di setiap daerah, termasuk peran PKK di masyarakat, Tavip optimis penurunan stunting bisa terwujud sesuai target Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada tahun 2024.
“Saya yakin komitmen pimpinan kepala daerah akan menekan angka stunting, dan bisa turun 14 persen di tahun 2024 sesuai target," tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengapresiasi upaya dan kinerja kader PKK di setiap kabupaten/kota yang telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya.
“Nantinya saya akan intervensi bupati/wali kota untuk bisa bersama-sama komitmen menurunkan stunting, termasuk TNI, Polri harus bekerja sama. Kita harapkan di 2023 ada penurunan, tetapi kita tetap menjaga kewaspadaan untuk antisipasi adanya kenaikan," ujar Nana.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong kepala daerah yang didukung oleh PKK untuk menjadikan percepatan penurunan stunting lebih cepat dan tepat.
"Pastikan seluruh posyandu aktif, memiliki alat ukur antropometri dan USG, supaya balita rutin melakukan penimbangan pengukuran ke posyandu," katanya.
Ia mencontohkan Kota Semarang yang pada tahun 2021 angka prevalensi stuntingnya 21,3 persen dan mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 10,4 persen pada 2022.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang tersedia, baik itu sumber daya maupun anggaran yang telah disediakan agar segera diserap.
"Realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) baru 64 persen, masih banyak dana yang belum dimanfaatkan padahal waktu tinggal 1,5 bulan, saya minta betul-betul dimanfaatkan," ucap Nana.
Baca juga: UNICEF bantu kampanye cegah wasting dan stunting di Sulsel
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
