Jakarta (ANTARA) - Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meninjau sejumlah layanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington, Selandia Baru, Senin (6/11).

"Upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak hanya bagi warga negara Indonesia di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri," kata Pelaksana Tugas Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PAN-RB Noviana Andrina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, di antaranya aspek kebijakan pelayanan atau standar pelayanan, aspek profesional sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana.

Selain itu, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengelolaan pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan publik.

Noviana juga mengingatkan penyelenggaraan pelayanan perlu memperhatikan masyarakat kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, perempuan hamil, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam dan bencana sosial.

"Ruang pelayanan perlu disesuaikan untuk memberikan kenyamanan aksesibilitas yang penuh bagi setiap warga yang dilayani, seperti adanya ramp (jalur landai), toilet khusus disabilitas, alat bantu mobilitas, dan fasilitas yang mendukung kenyamanan pelayanan bagi setiap warga negara," imbuhnya.

Baca juga: Menpan ajak KJRI Sydney tingkatkan peluang investasi RI

Gedung KBRI Wellington yang sudah berusia sekitar 115 tahun itu memerlukan beberapa penyesuaian dalam penyediaan sarana dan prasarana yang lebih aksesibel dan ramah kelompok rentan.

Namun, perlu dilakukan pemenuhan beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak pemerintah setempat, yaitu Wellington City Council untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap bangunan yang merupakan cagar budaya tersebut.

Mengakselerasi hal itu, Noviana menyampaikan bahwa Kementerian PAN-RB akan mendukung penuh upaya optimalisasi layanan KBRI Wellington. Salah satunya dengan membuat rekomendasi untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana gedung pelayanan KBRI Wellington di Selandia Baru.

KBRI Wellington yang juga merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, melayani sekitar 6.500 orang WNI.

Baca juga: Menteri PANRB dukung KBRI di Australia lakukan transformasi digital

Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Wellington Reza Reflusmen menyampaikan KBRI melakukan inovasi pelayanan berupa layanan jemput bola dengan tidak hanya dibuka di Kota Wellington, tetapi juga di kota-kota lainnya, seperti di Auckland, Christchurch, dan bahkan di Kepulauan Pasifik.

"Upaya menghadirkan layanan yang optimal diperlukan dukungan perupa peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia serta peralatan pelayanan yang memadai," ucap Reza.

Selain layanan jemput bola, KBRI Wellington berupaya mengoptimalkan layanan publik digital yang memungkinkan pelayanan dapat menjangkau warga negara yang berada di seluruh wilayah cakupannya.

Salah satunya dengan SMS Gateway untuk memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai fungsi pelayanan, khususnya terkait perlindungan warga negara Indonesia.

Menurutnya, SMS Gateway dipandang sebagai salah satu media informasi yang dapat diandalkan dan dapat menjangkau seluruh warga negara di seluruh wilayah cakupan KBRI Wellington.

Melalui SMS Gateway, KBRI Wellington dapat mengirimkan berbagai informasi penting dengan akurat dan terpercaya, seperti informasi lapor diri, survei kepuasan masyarakat, informasi jadwal layanan jemput bola, dan lainnya.

"Salah satu inovasi yang dikembangkan dan cukup efektif adalah pemanfaatan SMS Gateway karena masyarakat disini masih lebih banyak menggunakan media SMS untuk mendapatkan informasi yang tidak bersifat pribadi," kata Reza.

Baca juga: PAN-RB: Gubernur akselerator turunkan kemiskinan dan pacu investasi
Baca juga: Indonesia belajar dari Australia untuk tingkatkan layanan publik

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023