... BLSM dikatakan tidak mendidik itu belum didasarkan bukti... "
Yogyakarta (ANTARA News) - Kompensasi pemerintah kepada masyarakat miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) justru dapat diberikan pemerintah antara lima hingga 10 tahun.


Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradibtyo, di Yogyakarta, Jumat, menyatakan, "Sebab dengan Rp150.000 perbulan itu hanya menghabiskan Rp25 triliun, baru sekitar 12 persen dari total subsidi BBM per tahun Rp306 triliun yang selama ini lebih banyak dirasakan orang kaya."


Menurut Pradibtyo, program pemerintah berupa kompensasi BLSM lebih rasional dari pemberian subsidi bahan bakar minyak yang lebih banyak tidak tepat sasaran.

"Kalau BLSM dikatakan tidak mendidik itu belum didasarkan bukti. Sementara apakah subsidi BBM yang hingga saat ini lebih banyak dirasakan orang kaya itu mendidik?" katanya.

Lebih jauh, menurut dia, penyaluran BLSM kepada masyarakat miskin justru dapat meningkatkan Produk domestik bruto apabila disalurkan melalui lembaga keuangan. Sebab transaksi di lembaga keuangan akan semakin meningkat seiring bertambahnya nasabah.

"Orang yang sebelumnya tidak mengenal lembaga keuangan menjadi tercatat di lembaga keuangan. Karena secara otomatis mereka harus membuat akun di lembaga keuangan,"katanya.

Pemerintah menyatakan siap menyalurkan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan mulai berlaku 1 April mendatang.

BLSM akan disalurkan secara bertahap sebesar Rp150.000 untuk setiap keluarga miskin penerima BLSM yang dibayarkan tiga bulan sekali.

Pemerintah sudah menganggarkan dana BLSM sekitar Rp25 triliun untuk 18 juta penduduk miskin selama sembilan bulan.

(KR-LQH/S006)

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013