Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kekurangan bantuan jaminan hidup (jadup) atau living cost untuk korban gempa di enam kecamatan di Kabupaten Bantul dalam pekan ini diharapkan sudah terdistribusi semuanya. "Kekurangan jadup untuk enam kecamatan di Bantul tersebut pekan ini sudah dapat dicairkan. Pemerintah provinsi telah sepakat dengan pemerintah pusat bahwa kekurangan akan ditanggung pusat dan daerah," kata Sultan di Yogyakarta, Senin. Menurut dia, kekurangan dana bantuan sekitar 25 persen atau lebih dari Rp5 miliar itu akan dibagi dengan persentase 60 persen pemerintah pusat dan 40 persen pemerintah daerah. "Khusus untuk Kabupaten Bantul karena mengalami kerusakan paling parah, pemerintah pusat akan menanggung 70 persen dan sisanya 30 persen oleh pemerintah daerah," ujar dia. Dia menambahkan, untuk 30 persen yang harus ditanggung pemerintah daerah tersebut rencananya diambilkan dari APBD Provinsi DIY sebesar 55 persen dan APBD Kabupaten/Kota 45 persen. Ia mengatakan, pembagian jadup penting untuk segera diselesaikan karena akan dilanjutkan dengan bantuan dana rekonstruksi dan rehabilitasi rumah korban gempa. "Jika belum selesai, program tahap berikutnya belum dapat dilaksanakan," kata dia. Sultan lebih lanjut mengatakan, pembagian dana bantuan rekonstruksi akan menggunakan data dari warga yang sudah menerima jadup, sehingga data penerima living cost diharapkan merupakan data akhir yang akurat. Gubernur DIY juga mengharapkan masyarakat yang belum menerima jadup tidak perlu mendatangi pemerintah pusat untuk melakukan konfirmasi, tetapi dipersilakan menyampaikannya ke kantor gubernur di Kepatihan Yogyakarta. "Bagi yang belum terima jadup silakan datang pada saya di kepatihan untuk konfirmasi, tidak perlu sampai ke pemerintah pusat. Saat ini uang sudah saya pegang, jadi silakan konfirmasi ke saya," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
