Komisi I: Uji kepatutan kelayakan calon Panglima juga soroti pemilu

tu butuh bantuan TNI

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI yang digelar sekitar pekan depan juga akan menyoroti netralitas TNI dan pengamanan pemilihan umum (pemilu).

Dia mengatakan fokus uji terhadap Jenderal TNI Agus Subiyanto, calon tunggal Panglima TNI, agak berbeda dengan uji kepatutan dan kelayakan pada masa Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Kalau untuk Pak Andika dan Pak Yudo kami lebih (menyoroti, red.) masalah pengamanan teritorial. Kalau ini (uji kepatutan dan kelayakan Agus Subiyanto, red.) betul-betul fokus-nya pengamanan pada persiapan pemilu," kata Farhan menjawab pertanyaan ANTARA saat dia ditemui selepas menghadiri sidang pengukuhan Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman sebagai Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Hukum Militer di Jakarta, Selasa.

Dia lanjut menjelaskan peran TNI dalam pengamanan pemilu di antaranya membantu Polri mengamankan distribusi logistik Pemilu, termasuk distribusi kotak-kotak suara dari tempat-tempat pemungutan suara ke tempat penghitungan suara. "Itu butuh bantuan TNI," ucap Farhan.

Sementara itu terkait netralitas, dia secara pribadi meyakini TNI mampu menunjukkan dan mewujudkan itu.

"Kalau netralitas, saya secara pribadi sudah tidak meragukan sama sekali ya, karena TNI justru kalau enggak netral akan rugi," ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.

Dia mengatakan isu netralitas pun juga menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dan Panglima TNI bersama kepala staf dari tiga matra TNI di Jakarta, Selasa.

"Hari ini pun kami ada rapat dengan Mabes TNI dan kepala staf semuanya khusus membahas (netralitas, red.) itu," kata Farhan.

Dia kembali menegaskan jika TNI gagal menerapkan sikap netral, maka itu dapat mengganggu stabilitas negara.

Terkait jadwal pasti uji kepatutan dan kelayakan, Farhan menyebut belum ada tanggal yang ditetapkan, tetapi perkiraannya sekitar 10–15 November 2023.

Isu netralitas TNI menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir terutama setelah naiknya Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Dudung. Tidak lama kemudian, selang beberapa hari setelah dia resmi menjabat sebagai Kasad, Presiden RI Joko Widodo lanjut mengusulkan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI yang nantinya akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.

Beberapa pengamat militer, salah satunya Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, menilai independensi dan netralitas menjadi tantangan terberat Agus selama dia menjabat sebagai Kasad dan jika nantinya dia ditetapkan sebagai Panglima TNI.

"Kesan sebagai ‘orang dekat’ Presiden Jokowi jelas memberikan warna tersendiri dalam menjalankan tugas manajerial organisasi militer. Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik ini jelas menjadi ujian utama bagi Agus dalam memimpin TNI," tutur Anton.

Dia melanjutkan TNI pun wajib mempraktikkan dan menunjukkan sikap netral itu secara serius.

"Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitannya memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk bagi organisasi militer," ujar Anton.

Terkait isu netralitas, Agus Subiyanto saat acara serah terima jabatan Kasad, menegaskan dia berkomitmen menjaga netralitas TNI terutama di lingkungan TNI AD. "Tadi sudah disampaikan oleh Panglima kami sudah menegaskan kepada seluruh prajurit untuk netral, tidak memihak satu pasangan calon," kata Kasad.