BKKBN: KB pascapersalinan Indonesia tertinggi di negara berkembang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Pelatihan, Kerja Sama Internasional Kependudukan, dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ukik Kusuma Kurniawan menyatakan bahwa pemakaian kontrasepsi atau KB pascapersalinan di Indonesia paling tinggi di antara negara berkembang.

"Kita tertinggi di antara negara berkembang untuk prevalensi pemakaian KB selama 12 bulan maupun 42 hari pascapersalinan, pada angka 71 persen, setelah itu ada Rwanda, Afrika Timur, Malawi, Afrika Tenggara, dan India yang juga bagus prevalensi KB pascapersalinannya," kata Ukik di Jakarta, Senin.

Ukik menjelaskan, dalam rangka kerja sama Selatan-Selatan, diselenggarakan pertemuan internasional dari 15 negara berkembang di Nepal, India, yang mengungkapkan bahwa KB pascapersalinan di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara 15 negara tersebut.

"Jadi, Indonesia bisa menjadi center of excellence untuk mengundang para delegasi dari luar negeri, utamanya negara berkembang, dan bertukar informasi terkait meningkatkan KB pascapersalinan," ucap Ukik.

Pengalaman berbagi praktik baik tentang KB ini diselenggarakan antara India-Indonesia di Jakarta pada Senin (6/11).

Ukik yang mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga menyampaikan kepada delegasi India bahwa keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelahiran total dari 5,6 pada tahun 1970 menjadi 2,14 pada tahun 2023, hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan alat kontrasepsi yang meningkat setiap tahunnya.

"Di Indonesia, penggunaan alat kontrasepsi meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2022, terdapat 59,4 persen akseptor menggunakan alat kontrasepsi modern, di mana suntikan, pil, dan implan menjadi alat kontrasepsi paling populer di kalangan pasangan yang memenuhi syarat," tuturnya.

Selain itu, lanjut Ukik, untuk menjamin pembiayaan layanan dan memperluas cakupan KB, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Layanan BPJS untuk KB ini mencakup layanan dari klinik kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang sudah terdaftar.

Sementara itu, Perwakilan dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dr M Nur Adi menyatakan bahwa program KB di Indonesia bisa diibaratkan sebagai kafetaria, yang memberikan banyak pilihan bagi penggunanya.

"Jadi, KB di Indonesia ini dijelaskan semuanya, dan pasangan usia subur bisa memilih. Pengalaman kami di asosiasi ginekologi, kita ikut berperan serta dalam pembuatan modul dan kurikulum pelatihan KB, juga pelayanan KB di Indonesia, kami juga menerima referensi dari bidan dan dokter umum yang melakukan pemasangan implan," kata Adi.

Ia juga menjelaskan, KB adalah salah satu pilar dari empat pengasuhan aman ibu atau safe motherhood, yakni keluarga berencana, asuhan kehamilan, pelayanan bersih dan aman, serta pelayanan obstetri esensial (pelayanan kepada perempuan termasuk proses sebelum, selama, dan setelah melahirkan).

"KB itu salah satu dari empat pilar safe motherhood, bahwa dengan kita melaksanakan KB dengan baik yang direkomendasikan pemerintah, misalnya metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD, tentunya akan bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia," tuturnya.

Selama ini, menurut dia, pelayanan KB di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan alurnya (on the track), yakni pemerintah sudah menyediakan peralatan dan pembiayaan yang berkaitan dengan KB, beserta berbagai pelatihan yang kini sudah berjalan sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang terkait, di mana dokter spesialis kandungan atau obgyn juga terlibat pada pelatihan dan pelayanan tersebut.