Pemerintah siapkan respons kebijakan untuk jaga pertumbuhan ekonomi

Paket kebijakan kami harap dapat memberi dorongan kepada perekonomian kita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sejumlah respons kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap berada pada sasaran, yakni di kisaran 5,04 persen.

“Paket kebijakan kami harap dapat memberi dorongan kepada perekonomian kita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Salah satu respons kebijakan tersebut adalah penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing memperoleh 10 kilogram. Bansos tersebut rencananya diberikan pada Desember 2023.

Kebijakan tersebut merespons harga beras yang meningkat tajam selama enam bulan terakhir. Kenaikan harga beras berdampak pada inflasi harga bergejolak (volatile food) yang naik menjadi 5,54 persen (year-on-year/yoy) dari 3,62 persen (yoy).

Adapun untuk pasokan, pemerintah menjamin pasokan beras tetap terjaga hingga musim tanam berikutnya. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah dengan mengimpor beras untuk menjaga sisi suplai.

Respons kebijakan berikutnya adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk 18,8 juta KPM dengan masing-masing menerima Rp200 ribu per bulan pada November dan Desember 2023. BLT disalurkan sebagai respons melemahnya daya beli masyarakat akibat El Nino.

Respon kebijakan juga diperuntukkan bagi penguatan UMKM dan sektor perumahan. Penguatan UMKM dilakukan dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan pada sektor perumahan, pemerintah menyiapkan tiga skema insentif.

Pertama, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diberikan mulai November 2023 hingga Desember 2024 yang terbagi dalam dua fase. Fase pertama berlaku pada November 2023 hingga Juni 2024 dengan insentif PPN DTP sebesar 100 persen atas penyerahan rumah senilai Rp2 miliar. Sementara pada Juli hingga Desember 2024, besaran insentif sebesar 50 persen.

Besaran tersebut juga berlaku untuk pembelian rumah senilai hingga Rp5 miliar. Untuk pembelian rumah senilai Rp5 miliar, PPN DTP yang diberikan tetap dengan perhitungan pembelian rumah seharga Rp2 miliar.

Kemudian, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi pembelian rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membeli rumah dengan nilai maksimal Rp350 juta, dengan nilai insentif sebesar Rp4 juta.

Skema berikutnya yaitu tambahan anggaran kepada Kementerian Sosial untuk program Rumah Sejahtera Terpadu dengan nilai Rp20 juta per rumah. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki rumah masyarakat yang membutuhkan agar dapat menjadi tempat tinggal yang layak huni.

“Kalau outlook kuartal IV 5,06 persen, dengan banyaknya ketidakpastian bisa melemah ke 4,81 persen. Dengan adanya paket ini, diharapkan dapat memberikan additional growth sebesar 0,2 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 5,01 persen pada kuartal IV dan di 5,04 persen pada keseluruhan tahun 2023,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Pemerintah siapkan dua skema insentif pembelian rumah
Baca juga: Ekonom: Percepat penyerapan anggaran akselerasi pertumbuhan ekonomi