Untuk koalisi, kita serahkan pada Presiden SBY,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa partainya masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kabar bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi.
"Untuk koalisi, kita serahkan pada Presiden SBY," ujar Fahri usai peluncuran buku otobiografi O.C. Kaligis di Jakarta, Rabu.
Menurut Fahri, karena Presiden Yudhoyono yang memulai koalisi tersebut, maka sebaiknya dia pula lah yang harus menyatakan berakhirnya koalisi tersebut bila memang sudah berakhir.
Fahri mengemukakan bahwa hingga saat ini PKS sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan secara lisan oleh pihak istana tersebut.
"Dia (Presiden SBY) harus ngomong baik-baik. Karena sampai saat ini dia belum mau ngomong," kata Fahri yang menegaskan bahwa keputusan Presiden SBY seharusnya tidak mendapat campur tangan dari pihak mana pun termasuk Sekretariat Gabungan (Setgab).
Sebelumnya pada Rabu (12/6) Fahri di Gedung MPR/DPR/DPD RI menyatakan bahwa pihak Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi.
"Iya, sudah diberitahu kalau PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab gitu," jelas Fahri.
Sementara itu, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, pada acara serupa, enggan berkomentar mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Fahri.
"Sebagai Setgab saya tidak boleh berbicara atas nama Setgab kalau tidak merupakan hasil daripada rapat, jadi saya tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi saya," kata Amir juga usai peluncuran buku otobiografi O.C. Kaligis di Jakarta, Rabu.
Fungsionaris Demokrat yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan bahwa sejauh ini Setgab belum menggelar rapat perihal persoalan tersebut.
Namun Amir menegaskan bahwa kapan pun diperlukan, rapat tersebut sewaktu-waktu dapat digelar.
Pada Selasa (11/6) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat dengan partai koalisi pemerintahan, namun dalam rapat tersebut PKS ternyata tidak diundang.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan lalu mengemukakan bahwa partai-partai koalisi kecewa dengan sikap PKS yang menolak kebijakan strategis pemerintah menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menyelamatkan perekonomian.
Menurut Syarief Hasan, hal itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam rapat koalisi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center, Selasa Malam.
Tidak diundangnya PKS dalam rapat tersebut, sebagai bentuk kekecewaan koalisi terhadap sikap partai tersebut.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan perekonomian dan mengamankan kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 agar dapat segera disetujui DPR.
Rapat yang dipimpin Presiden Yudhoyono tersebut diikuti Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkumham Amir Syamsuddin, Menag yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Menakertrans yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
(M048/Z002)
Pewarta: Maria Rosari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
