Ada yang inginkan PKS keluar dari Setgab

ada partai politik yang bersemangat inginkan PKS keluar dari koalisi"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan ada partai politik tertentu yang menginginkan agar PKS keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Partai-partai Politik Pendukung Pemerintah.

"Saya mencermati, ada partai politik yang bersemangat inginkan PKS keluar dari koalisi," kata Mahfudz Siddiq di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, poltisi partai politik tersebut melontarkan pernyataan-pernyataan yang lantang soal posisi PKS, bahkan sejak sebelum paripurna DPR RI memutuskan mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013.

Namun, Mahfudz enggan menyebutkan nama partai politik dimaksud.

Ketika ditanya tanggapannya soal pernyataan Sekretaris Setgab Koalisi Syarif Hasan yang menyebut PKS sudah berada di luar Setgab, Mahfudz mengatakan, PKS akan mendengarkan pernyataan dari Ketua Setgab Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ketua Setgab itu Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Kami akan mendengarkan pernyataan Pak SBY," katanya.

Menurut Mahfud, jika pernyataan dari tokoh lain di luar Presiden Yudhoyono maka PKS menganggapnya hanya sebagai desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan PKS dari koalisi.

"Ini cerita lama, bahkan sejak dua minggu lalu sebelum paripurna DPR mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 sudah ada pernyataan-pernyataan keras yang berusaha mengeluarkan PKS dari koalisi," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM bersubsdidi sudah sesuai jalur dan telah menjadi keputusan majelis syuro partai, sehingga tidak perlu melakukan evaluasi inernal.

"PKS sampai hari ini tidak ada rencana melakukan evaluasi internal karena sikap yang disampaikan PKS pada rapat paripurna DPD sudah `on the track`," kata Mahfudz.

Menurut Mahfudz, PKS memilih sikap menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan argumentasinya sudah mempertimbangkan konsekuensinya.

Ketika ditanya soal menteri kabinet yang berasal dari PKS, Mahfudz mengatakan, posisi para menteri dari PKS berada di bawah presiden yang seharusnya mendukung kebijakan pemerintah.