"Surat pengajuan sudah dikirim ke pimpinan DPR, tinggal persetujuan saja apakah memungkinkan kalau bisa dalam waktu dekat sudah berangkat," kata anggota Komisi IX Fraksi PKS Indra kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Indra mengatakan kunjungan ke Jeddah itu untuk memverifikasi langsung mengenai berbagai hal seperti biaya pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pelayanan buruk, dan adanya praktik mafia.
Menurut dia, antrian panjang buruh migran dalam mengurus keperluan kembali ke Indonesia membuka peluang munculnya pungutan liar dari para calo.
Dia menegaskan ketika DPR mengevaluasi kejadian di Jeddah maka evaluasi juga dilakukan ke beberapa tempat tujuan buruh migran seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong.
"Ketika buruh migran tidak berdokumen maka ada yang diuntungkan. Karena itu bisnis, tapi kami meminta pemerintah menyelesaikan dan memberi pelayanan maksimal terlepas dari masalah yang melatarbelakanginya," kata Indra.
"Kami juga mendorong agar pemerintah melobi secara diplomatik agar memperpanjang waktu amnesti hingga Oktober 2013. Hal itu agar prosesnya bisa menyeluruh karena WNI di Arab Saudi tidak hanya ada di Jeddah tetapi tersebar di beberapa wilayah tersebut," ujarnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
