Gerak cepat Presiden dan keberlanjutan IKN pada tahun politik

UU IKN memberikan jaminan politik dan hukum bagi investor yang ingin berpartisipasi membangun IKN.

Jakarta (ANTARA) - Demi menarik partisipasi swasta dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan yang dimanifestasikan secara konkret dan mampu menyurutkan keraguan investor terhadap stabilitas politik di tengah keriuhan jelang Pemilu 2024.

Sejak September 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rencana untuk meninjau langsung pembangunan IKN setiap bulan. IKN disiapkan sebagai ibu kota masa depan yang menjelma sebagai tonggak pemerataan pembangunan ketika Jakarta sudah tak mampu menopang beban yang menyebabkan kemacetan, banjir, dan polusi tinggi.

Diperkirakan membutuhkan investasi Rp466 triliun, IKN juga dicita-citakan juga sebagai kota hutan, kota cerdas, kota serba-modern, dan kota ramah lingkungan. Dengan cita-cita setinggi itu, pembangunan IKN membutuhkan waktu panjang hingga 15-20 tahun. Artinya, pembangunan IKN memerlukan kesinambungan kebijakan baik dari sisi ekonomi, politik, dan hukum meski pemegang kekuasaan telah berganti.

IKN memang tidak hanya melulu soal ekonomi dan sosial, namun ada juga pengaruh politik dan hukum, mengingat megaproyek ini akan menyedot dalam skala besar sumber daya negara.

Pemerintah merencanakan pendanaan IKN hanya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya sebanyak 80 persen bersumber dari dana di luar APBN, seperti kerja sama Pemerintah dan swasta, ataupun pendanaan penuh swasta.

Mengingat pentingnya peran swasta dalam pembangunan IKN, Pemerintah menyadari perlunya gerak cepat untuk menyediakan infrastruktur inti dan infrastruktur dasar sebagai penunjang pembangunan.

Saat kunjungan kerjanya pada akhir September 2023, Jokowi telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan dua hotel swasta, satu rumah sakit, dan pusat pelatihan sepak bola milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Jokowi juga meninjau progres pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebulan kemudian atau pada 1-3 November 2023, Jokowi kembali melawat ke IKN untuk groundbreaking Bandara IKN, dua rumah sakit dari investor swasta, hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan, sekolah bertaraf internasional, Kantor BPJS Ketenagakerjaan, revitalisasi SD negeri, pembangunan Kantor Bank Indonesia, dan PLTS 50 MW.

Pembangunan Tol Balikpapan menuju ke Nusantara progressnya sudah mencapai 55 persen. Terlihat pula progres proyek sumbu kebangsaan IKN.

Akselerasi pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan juga pusat perbelanjaan dilakukan untuk menepis keraguan masyarakat dan investor terhadap IKN. Dengan dibangunnya fasilitas publik itu, aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat juga tidak perlu ragu untuk pindah dan hidup di IKN.

Pemerintah juga membangun pionir pembangkit listrik ramah lingkungan di IKN melalui proyek PLTS 50 MW yang sedang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. PLTS tersebut mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 Gigawatt hour (GWh) per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahunnya.

“Pertanyaan yang sekarang ini yang sangat penting, yang bertanya sekarang rumah tangga dan juga investor. ‘Pak, listriknya ada, ndak? Siap atau tidak? Katanya green energy, di mana?’Jawabannya sore hari ini juga sudah ada,” kata Jokowi pada 2 November 2023 saat groundbreaking PLTS 50 MW.

Untuk akses ke IKN, hingga Oktober 2023 ini, Pemerintah sedang mengebut pengerjaan Tol Balikpapan ke Nusantara, yang akan memangkas waktu tempuh dari sebelummya 2,5 jam menjadi hanya 45 menit.

Pada Desember 2024, Pemerintah juga menargetkan Bandara IKN rampung. Dari Bandara ke KIPP IKN, masyarakat hanya membutuhkan waktu 18 menit.

Berbagai groundbreaking pembangunan yang dilakukan begitu cepat itu dilakukan karena Pemerintah ingin membuktikan kesungguhan membangun Nusantara. Dengan kesungguhan itu, diharapkan sektor swasta dan dunia usaha segera berpartisipasi.

Pemerintah hingga awal November 2023 melalui Kementerian PUPR sedang membangun KIPP yang berisi kantor kementerian, Istana Presiden, Wakil Presiden, dan Kantor Presiden.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan hunian pekerja pegawai Pemerintah. Hingga Desember 2023, sudah terdapat investasi senilai Rp45 triliun yang siap direalisasikan di IKN.

Tepis kekhawatiran dunia usaha

Swasta dan dunia usaha tentu mengharapkan pembangunan IKN berkesinambungan meskipun ada keriuhan politik menjelang Pemilu 2024. Untuk meyakinkan pengusaha, perlu pengejewantahan dan komitmen kuat dari tataran elit politik, serta realisasi konkret progres pembangunan IKN sebelum pemerintahan berganti pada Oktober 2024.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Anne Patricia Sutanto mengatakan pihaknya siap terlibat dalam pembangunan IKN meski ada kekhawatiran terhadap kepastian politik dan risiko hukum. Tebersit ada rasa takut salah langkah dalam membangun IKN dan berujung diperiksa aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Anne meminta jajaran Pemerintah juga perlu secara cermat dan hati-hati dalam membangun IKN. Pembangunan IKN jangan sampai diakselerasi secara asal-asalan, melainkan harus memperhatikan aspek hukum juga.

“Saya tahu, tahun 2024 Bapak (Presiden) ingin kita upacara di sini, tapi nuwun sewu, Pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya. Mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN,” kata Anne di IKN pada awal November 2023.

Namun, Presiden Jokowi menepis kekhawatiran investor karena faktor pemilu. Menurut Kepala Negara, bangsa Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Pengalaman dalam melaksanakan pemilu langsung sejak 2009, 2014, 2019, menunjukkan Indonesia bisa menjaga kedamaian dan kerukunan dalam pesta demokrasi.

Selain itu, Jokowi menilai IKN juga memiliki legitimasi politik yang kuat. Percepatan pembangunan IKN berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai IKN yang didukung oleh 93 persen anggota fraksi-fraksi DPR. Jokowi meyakini UU IKN memberikan jaminan politik dan hukum bagi investor yang ingin berpartisipasi membangun IKN.

Di sisi lain, Jokowi juga mengajak dunia usaha untuk turut menjaga stabilitas dengan tidak asal berkomentar di publik terkait pemilu. Alih-alih turut "memanaskan" suasana politik pemilu, Jokowi minta dunia usaha untuk memanfaatkan kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Kepala Negara juga mengklarifikasi bahwa akselerasi IKN tidak asal-asalan. Pada 2024, IKN baru dapat digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Sementara, pembangunan IKN secara keseluruhan, kata Jokowi, baru rampung pada 15-20 tahun ke depan. Kecepatan pembangunan IKN juga bergantung pada partisipasi swasta dan dunia usaha.

Progres pembangunan yang cepat dari Pemerintah diharapkan dapat memantik komitmen swasta untuk bersama-sama mengebut pembangunan kota masa depan bagi generasi anak cucu. Karena, IKN hanya bisa terwujud dengan kesungguhan upaya bersama.