OIKN sebut Presiden Jokowi mengerem investor asing masuk ke IKN

Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan ke Kepala Otorita IKN, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa digabungkan dengan dari dalam

Samarinda (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengerem investor asing yang ingin menanamkan modalnya IKN karena terlalu banyak yang berminat masuk dan karena ia ingin mengutamakan investor nasional.

Keterangan OIKN di Samarinda, Sabtu, menyebutkan pemerintah selalu memprioritaskan investor nasional dalam berinvestasi di IKN.

Sedikitnya ada 130 investor dari Singapura telah datang dan melihat langsung IKN beberapa bulan lalu, kemudian ada investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab yang juga ingin berinvestasi.

"Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan ke Kepala Otorita IKN, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa digabungkan dengan dari dalam sehingga zona-zona yang sudah direncanakan, semuanya akan terisi," kata Presiden dalam rilis Tim Otorita IKN itu.

Hal itu dikatakan Presiden saat memimpin peletakan batu pertama proyek superblok bernama ‘Pakuwon Nusantara’ di lahan campuran (mixed use land) IKN, bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk, melalui entitas PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA).

Peletakan batu pertama ini dilakukan pada Rabu (1/11/2023) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun.

Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total investasi kali ini saja sebesar Rp12 triliun.

"Saya senang, ini PT Pakuwon sudah mendahului membangun. Saya sangat menghargai, mengapresiasi dan kita harapkan ini akan memberikan gelombang lain bagi investor nasional," ujarnya.

Sementara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dengan adanya peletakan batu pertama oleh PT Pakuwon, menjadi bukti dari atensi investasi yang besar untuk pembangunan IKN.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 300 Letter of Intent (LoI) yang menyatakan minat untuk turut membangun IKN, sehingga hal ini dinilainya sangat luar biasa.

"Seperti yang menjadi arahan Bapak Presiden, swasta akan mengikuti, kita lihat hasilnya sekarang, swasta sudah mulai masuk,” kata Bambang.