Ganjar Pranowo percaya Ketua MKMK netral tangani kasus Anwar Usman

Jakarta (ANTARA) - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meyakini sosok Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie dapat netral dalam menangani kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

"Insyaallah bisa (netral), karena rakyat semua menonton," ujar Ganjar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam.

Pasalnya, Jimly pernah bertemu calon capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Sehingga, posisinya sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) dinilai sarat konflik kepentingan.

Ia menilai akan berisiko bagi Jimly dan majelis lainnya apabila mengadili secara tidak netral. Sebab, seluruh rakyat Indonesia akan ikut mengawal kasus tersebut.

"Kita harus lihat prosesnya dan sampai kemarin Pak Jimly cara bertanyanya sudah 'kok bisa ya, kok semua mengerti ya, kok semua terbuka ya'," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.

"Sebenarnya kalau ahli, para pelapor ahli semua," kata Jimly saat ditemui di Gedung II MK, Jakarta, Jumat (3/11).

Jimly menuturkan bahwa tidak sulit untuk membuktikan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim terkait dengan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

"Apalagi, kami sudah memeriksa CCTV. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali? Kenapa ada kisruh internal? Beda pendapat kok sampai keluar (publik)?" kata Jimly.

Ketua MKMK itu mempertanyakan informasi rahasia yang bocor kepada publik. Hal tersebut membuktikan adanya masalah.

"Tentu ada masalah kolektif, ini sembilan hakim ada masalah. Ada soal pembiaran, ada soal budaya kerja," kata Jimly.

Jimly mengemukakan bahwa hakim MK seharusnya bersikap independen, boleh mempengaruhi antarhakim asal menggunakan akal sehat.

"Akal sehat pakai ya, jangan akal bulus. Kasak-kusuk kepentingan itu 'kan akal bulus juga," ujar Jimly.

Seluruh saksi, kata Jimly, telah dimintai keterangan, MKMK tinggal merumuskan putusan atas 21 laporan yang diterima.

Baca juga: Megawati ziarahi makam Bung Karno