Simalungun, Sumut (ANTARA News) - Pemerintah akan melakukan sistem waralaba di komoditi kelapa sawit untuk mengatasi kesulitan petani mendapatkan bibit berkualitas sekaligus untuk meningkatkan produksi sawit nasional. Ketua Pelaksana Harian Minyak Sawit Indonesia, Dr Rosdiana Suharto, di Simalungun, sekitar 125 kilometer dari Medan, Minggu, mengatakan produksi kebun kelapa sawit petani di Indonesia sangat jauh di bawah produksi kebun rakyat di Malaysia, termasuk dibadingkan dengan hasil kebun swasta dan PT.Perkebunan Nusantara di dalam negeri. Produksi dan termasuk rendemen yang rendah itu akibat petani tidak sanggup membeli bibit berkualitas yang harganya memang terus naik dengan paling murah 40 cent dolar AS. "Untuk membantu petani mendapatkan bibit bagus, pemerintah akan menerapkan sistim waralaba antara petani dan PPKS (pusat penelitian kelapa sawit) yang merupakan penghasil benih," katanya, di sela-sela kunjungan bersama dengan anggota Dewan Kelapa Sawit Malaysia ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit Bah Lias milik PT PP London Sumatra, Tbk di Kabupaten Simalungun. Dalam sistem waralaba itu, petani sebagai penyedia lahan dan pekerja, sementara bibit disediakan oleh PPKS. Hasil tanaman kebun waralaba itu nantinya akan dibagi sesuai perjanjian yang dibuat dengan sistim saling menguntungkan. Dengan waralaba diharapkan produksi sawit di kebun petani meningkat sehingga mempercepat proses Indonesia menjadi negara produsen utama crude palm oil (CPO) itu mengalahkan Malaysia, katanya. Produksi CPO tahun ini diperkirakan mencapai 15 juta ton. Selain mendorong pecepatan Indonesia menjadi penghasil utama minyak sawit, sistim waralaba di tanaman kelapa sawit itu juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas produksi sehingga pangsa pasar ekspornya juga terjamin. Sistem itu diharapkan menguntungkan petani, PPKS dan pemerintah lewat peningkatan produksi sawit, benih dan ekspor CPO dan produk turunannya, ujarnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
