BI perkuat bauran kebijakan guna jaga stabilitas ekonomi RI

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah risiko ketidakpastian global.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas keuangan nasional (pro-stability).

"Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth)," kata Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

Perry menjelaskan, keputusan menaikkan suku bunga BI atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi sebesar 6 persen dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tekanan global serta mencegah dampak terhadap inflasi barang impor (imported inflation).

Adapun kebijakan suku bunga didukung oleh penguatan stabilisasi nilai rupiah melalui, yang pertama intervensi di pasar valuta asing (valas) pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kedua, penguatan strategi operasi moneter untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter yang pro-market untuk pendalaman pasar keuangan dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri.

Ketiga, penguatan koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk implementasi penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Selain itu, sebagai upaya menjaga stabilitas makrekonomi dari dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global, BI berkoordinasi dengan pemerintah melalui pengendalian inflasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diperkuat melalui GNPIP di berbagai daerah.

"Demikian pula koordinasi dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah," ujar Perry.

Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa inflasi tahunan Indonesia yang tercatat 2,56 persen (year-on-year/yoy) saat ini masih terkendali dalam sasaran.

“Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2023 tercatat rendah 2,56 persen yoy didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga, di tengah peningkatan inflasi kelompok volatile food sebagai dampak kenaikan harga beras,” tuturnya.

Adapun BI menetapkan target inflasi pada sisa tahun 2023 sebesar 3 persen plus minus 1 persen, dan 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2024.