Pengajuan RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2013 dengan subsidi BBM sebesar Rp199 triliun oleh pemerintah patut didukung, tetapi perlu diimbangi dengan BLSM sebesar minimal Rp300 ribu dan setidaknya selama lima bulaJakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, tapi mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan langsung sementara masyarakat minimal Rp300 ribu per bulan.
"Pengajuan RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2013 dengan subsidi BBM sebesar Rp199 triliun oleh pemerintah patut didukung, tetapi perlu diimbangi dengan BLSM sebesar minimal Rp300 ribu dan setidaknya selama lima bulan," kata anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno di Jakarta, Senin.
Menurut dia, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi perlu diapresiasi dan didukung sebab hal itu dilakukan pemerintah dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik.
Selain itu, dia mengatakan Fraksi PAN memandang ruang fiskal yang tergambar dari besaran dan cadangan fiskal membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 jauh lebih ideal sebagai "lokomotif" perekonomian nasional.
"Maka Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan harga baru BBM bersubsidi sesuai dengan usulan Pemerintah dalam RAPBN-P 2013, agar tercipta kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi perekonomian dimasa yang akan datang," ujar Teguh.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan bahwa program bantuan untuk rakyat perlu tetap diberikan tanpa harus diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Program bantuan untuk rakyat itu dapat berupa pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli rakyat," kata Abdul.
Dia juga menilai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena akan membebani rakyat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
"Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat sebab itu akan melemahkan daya beli masyarakat yang akan menghadapi Ramadhan, Idhul Fitri, dan tahun ajaran baru. Kenaikan harga BBM tentunya akan memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok," ujarnya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi juga dinilai tidak tepat karena pemerintah belum berhasil menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan pengendalian volume BBM bersubsidi.
"Tidak hanya itu, saya kira pemerintah juga belum bisa membuat suatu kebijakan terkait tata kelola energi nasional yang lebih baik dan adil," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia lebih lanjut mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 sesungguhnya disebabkan oleh kelemahan perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang diajukan pemerintah.
Dalam sidang paripurna pada hari ini, Senin (17/6), DPR sempat berdebat untuk pengambilan keputusan terhadap Perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013.
Lima Fraksi di DPR telah menyatakan persetujuan terhadap RAPBN-P 2013, sedangkan empat Fraksi lainnya, yakni Fraksi PDIP, Gerindra, Hanura dan PKS belum menyatakan persetujuan.
(Y012/B/N002)
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
