Penentang kenaikan BBM dituduh jualan politik

Kami di DPR tak pernah lakukan bargaining apapun"

Jakarta (ANTARA News) - Penolakan beberapa fraksi terhadap RUU perubahan UU 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 yang didalamnya memuat kenaikan BBM dan BLSM menjadi jualan politik, tuduh Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, Senin.

"Saya menangkap ada jualan yang bisa dijual saat kampanye saat Pemilu 2014. Masing-masing partai memanfaatkan celah dan akan menjadikan kenaikan BBM sebagai jualan kampanye," kata Firman.

Dia meyakinkan bahwa Fraksi Partai Golkar tetap akan mengikuti putusan yang mendukung RAPBNP 2013. "Kalau voting, ikut keputusan FPG. FPG tak akan ikut-ikutan menolak RUU APBNP 2013," kata Firman.

Politisi Partai Demokrat Pasek Suardika juga menilai penolakan RAPBNP 2013 itu akan menjadi jualan politik karena sikap ini seolah sangat populis.

"Tapi belum tentu efektif saat kampanye nanti. Dalam jangka pendek, kesannya membela rakyat, tapi jangka panjang tidak, apalagi ada kasus impor daging," kata Pasek.

Tuduhan Firman dan Pasek ini dibantah Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding.

"APBNP ini skenario menaikan BBM. Tapi Hanura tidak punya niat untuk menjadikan penolakan RAPBNP 2013 sebagai jualan saat kampanye nanti. Kami di DPR tak pernah lakukan bargaining apapun," kata Sudding.

Rapat paripurna dihentikan dua kali karena lobi-lobi antarfraksi.

Saat ini Ketua DPR RI dan pimpinan DPR RI tengah mengadakan pertemuan tertutup dengan para ketua fraksi untuk membicarakan apakah pengesahan RUU perubahan UU 19/2012 tentang APBN 2013 akan divoting atau mufakat.

"Kita lihat dulu apa perkembangan di dalam," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani.