Partisipasi pendidikan jadi bagian ciptakan Indonesia Emas 2045

mewujudkan program-program prioritas sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas dan daya saing

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, mengatakan partisipasi dan pembangunan pendidikan menjadi bagian dalam menciptakan Indonesia berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Tantangan pada saat ini seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu 'mahal', dan keterbatasan akses, harus bisa segera dijawab dan dicari solusinya," ujar Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Warsito mengatakan terdapat lima sasaran dalam visi Indonesia Emas 2045 yang mencakup pendapatan perkapita setara dengan negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang.

Kemudian, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission.

"Berbagai tantangan harus dapat diinterpretasikan menjadi isu strategis pendidikan tinggi dalam intervensi kebijakan, tantangan ini harus dibawa dalam faktor penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029," katanya.

Menurut Warsito, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 dengan memastikan terlaksananya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berkualitas.

Namun di sisi lain, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM unggul. Keterlibatan perguruan tinggi penting karena kemampuan dalam memahami karakteristik daerah serta memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Ia menjelaskan upaya transformasi sosial dengan melakukan pendidikan berkualitas yang merata antara lain, kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif.

Lalu, penguatan pembelajaran berbasis digital, pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah), hingga partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM.

Kemudian, peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen melalui reformasi pendidikan keguruan, restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui penguatan kebijakan kurikulum inklusif dan moderat, dan revitalisasi pendidikan nonformal.

"Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan mewujudkan program-program prioritas sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas dan daya saing," katanya.