Lima fraksi setuju pengesahan RUU-Perubahan

Jakarta (ANTARA News) - Lima fraksi yang mengikuti Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan draf Rancangan Undang-Undang APBN-Perubahan 2013 menjadi Undang-Undang.

"Dengan demikian ada lima fraksi yang setuju, dan empat fraksi yang belum menyetujui draf RUU RAPBN-Perubahan 2013," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Senin.

Fraksi yang menyetujui pengesahan draf RUU APBN-Perubahan 2013 antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan fraksi yang belum menyetujui draf RUU APBN-Perubahan 2013 adalah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Juru bicara PDI-Perjuangan Dolfie Ofp saat membacakan pandangan fraksi mengatakan belum menerima pengajuan draf RUU APBN-Perubahan 2013, karena dengan demikian pemerintah segera memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi berarti menambah empat juta orang miskin baru, untuk itu kami belum menyepakati pengajuan draf RUU APBN-Perubahan 2013," katanya.

Fraksi PDI-Perjuangan bahkan mengajukan postur APBN-Perubahan tersendiri dengan asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,4 persen, laju inflasi 6 persen dan defisit anggaran sebesar 2,46 persen.

Fraksi Partai Hanura bahkan secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena penyesuaian harga dapat meningkatkan laju inflasi yang dapat menganggu daya beli masyarakat dan masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, namun tidak menyetujui pasal-pasal terkait laju inflasi dan penghematan BBM bersubisdi.

"Kami menginginkan laju inflasi tetap 6,5 persen dan BLSM dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar," Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis.

Dengan demikian, Partai Gerindra menyatakan sikap untuk belum menyetujui draf RUU APBN-Perubahan 2013, sama seperti tiga fraksi yang lain.

Saat ini, Rapat Paripurna DPR RI masih berlangsung dan sempat diwarnai hujan interupsi antar fraksi terkait kesepakatan persetujuan dan tata cara pengambilan keputusan pengesahan draf RUU APBN-Perubahan 2013.

Postur RAPBN-Perubahan yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna antara lain pendapatan negara sebesar Rp1.502 triliun dan belanja negara senilai Rp1.726,1 triliun, dengan defisit anggaran 2,38 persen terhadap PDB atau Rp224,2 triliun.

Kemudian, asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, laju inflasi 7,2 persen, nilai tukar Rp9.600 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan 5 persen, harga ICP minyak 108 dolar AS per barel, lifting minyak 840.000 barel per hari dan lifting gas 1.240 ribu barel per hari setara minyak.