... artinya pemerintah tidak percaya diri menaikkan harga BBM... "Medan (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menegaskan, sikap partai politiknya menolak kenaikan harga BBM subsidi bukan satu balas dendam politik. PKS anggota Sekretariat Gabungan Koalisi di pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono.
"Tidak ada balas dendam. Mau balas kepada siapa?," katanya Matta, kepada wartawan di Medan, Senin.
Penolakan tersebut juga bukan disebabkan penahanan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Ishaaq, terkait skandal suap impor sapi. "Tahun lalu tidak ada yang ditahan, kami menolak juga kok. Juga bukan untuk pencitraan," katanya.
Menurut dia, penolakan tersebut lebih disampaikan belum kebijakan komprehensif menyelesaikan berbagai persoalan energi di bagian hulu.
Kondisi itu berbeda dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada 2005 karena solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi krisis energi, di antaranya menerapkan konversi minyak tanah ke gas.
Selain itu, penolakan kali ini juga disebabkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menaikkan harga BBM tersebut.
"Justru dilemparkan kembali ke DPR. Itu artinya pemerintah tidak percaya diri menaikkan harga BBM," katanya.
PKS siap menerima konsekuensi apapun dari penolakannya itu. Termasuk jika ketiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Tentang menteri, diserahkan sepenuhnya kepada presiden," katanya.
Satu lagi, Matta menegaskan, "Jadi tidak benar kita 'kaki dua' atau 'muka dua', karena sistemnya memang begitu. Kalau kami (parpol) tidak bekerja seperti itu, DPR ini seperti eksekutif saja, fungsi penyeimbangnya tidak ada," katanya.
Penolakan tersebut juga bukan disebabkan penahanan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Ishaaq, terkait skandal suap impor sapi. "Tahun lalu tidak ada yang ditahan, kami menolak juga kok. Juga bukan untuk pencitraan," katanya.
Menurut dia, penolakan tersebut lebih disampaikan belum kebijakan komprehensif menyelesaikan berbagai persoalan energi di bagian hulu.
Kondisi itu berbeda dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada 2005 karena solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi krisis energi, di antaranya menerapkan konversi minyak tanah ke gas.
Selain itu, penolakan kali ini juga disebabkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menaikkan harga BBM tersebut.
"Justru dilemparkan kembali ke DPR. Itu artinya pemerintah tidak percaya diri menaikkan harga BBM," katanya.
PKS siap menerima konsekuensi apapun dari penolakannya itu. Termasuk jika ketiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Tentang menteri, diserahkan sepenuhnya kepada presiden," katanya.
Satu lagi, Matta menegaskan, "Jadi tidak benar kita 'kaki dua' atau 'muka dua', karena sistemnya memang begitu. Kalau kami (parpol) tidak bekerja seperti itu, DPR ini seperti eksekutif saja, fungsi penyeimbangnya tidak ada," katanya.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
