Subsidi BBM harusnya untuk masyarakat miskin

Model padat karya ini yang harus kita tingkatkan melalui Pendekatan Berbasis Sumber Daya Lokal misalnya untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang juga di sisi lain bermanfaat langsung dalam Penciptaan Lapangan Kerja.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, menyatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah semestinya dibarengi dengan pemberian subsidi untuk masyarakat miskin yang membutuhkan.

"Anggaran negara yang selama ini banyak terkuras untuk BBM, akan baik jika bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Uang subsidi ini akan lebih baik digunakan orang miskin daripada dihabiskan orang yang sudah kaya," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers, di Jakarta, Senin.

Biaya subdisi BBM itu dikatakan Muhaimin dapat digunakan untuk mendukung program wirausaha dan membuka lapangan kerja baru pengangguran melalui program padat karya produktif dan pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

Muhaimin mengatakan terlepas dari polemik dukung-mendukung terkait subsidi harga BBM, harus dipahami semua pihak bahwa Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa dielakkan.

"Keputusan menaikkan harga BBM akan menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekaligus menyelamatkan pertumbuhan perekonomian bangsa," kata Muhaimin.

Menakertrans menegaskan lebih lanjut bahwa kenaikan harga BBM itu tidak bisa dielakkan demi menyelamatkan anggaran negara.

"Jadi APBN tidak boleh lagi dinikmati hanya oleh golongan menengah ke atas yang notabene memilki banyak kendaraan dengan BBM yang harus disubdisi negara dan menghabiskan subsidi BBM hingga puluhan triliun," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan sudah saatnya masyarakat miskin lebih dapat merasakan keberadaan subsidi BBM melalui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Subsidi program ini akan lebih bermanfaat untuk orang miskin dan sangat miskin akan langsung mendapatkan bantuan subsidi. Masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan pun akan menjadi prioritas dalam program-program pemerintah," ujar Muhaimin.

Menakertrans mengatakan pihaknya mendorong agar subsidi BBM dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya yang merupakan salah satu program andalan dalam rangka program perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor luar hubungan kerja.

"Model padat karya ini yang harus kita tingkatkan melalui Pendekatan Berbasis Sumber Daya Lokal misalnya untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang juga di sisi lain bermanfaat langsung dalam Penciptaan Lapangan Kerja," kata Muhaimin.

Saat ini pengangguran di Indonesia jumlahnya mencapai 7,17 juta orang (5,92 persen) dari jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 121,2 juta orang, (BPS Februari 2013 ).

Melihat angka tersebut, program padat karya dinilai masih cukup efektif dalam menggerakkan masyarakat di perkotaan dan pedesaan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat dan demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

"Penggunaan subsidi BBM bagi pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat secara program padat karya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat," kata Muhaimin.