Gerakan Rakyat Lampung tolak kenaikan harga BBM

Kalau memang harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, ya, segera saja naikkan dengan risiko yang siap ditanggung oleh Pemerintah..."

Bandarlampung (ANTARA News) - Mahasiswa dan rakyat Lampung yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lampung (GRL) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena akan berdampak buruk bagi masyarakat umumnya.

Koordinator lapangan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Rajahot, di Bandarlampung, Senin, menyebutkan pada hari ini ratusan massa GRL bersiap melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM di Bandarlampung.

Aksi ini diikuti berbagai organisasi mahasiswa dan rakyat, seperti AGRA, KSN, FSBL, FMN, PMKRI, GMKI, GMNI, KAMMI, SMI, PPI, dan beberapa elemen masyarakat, aktivis, dan mahasiswa di daerah ini.

Rencananya, aksi ini akan dimulai di depan kantor Perpustakaan Daerah Lampung menuju kantor gubernur/DPRD Lampung dengan tuntutan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan mengusung tuntutan isu-isu sektoral rakyat sebagai solusinya.

Namun, berkaitan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sejumlah warga masyarakat awam di Bandarlampung justru berharap pemerintah dapat segera secara tegas mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi itu, atau membatalkannya, tidak membiarkan berlama-lama seperti ini.

Menurut Amir, warga Bandarlampung, ketidakjelasan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi yang telah berlangsung berbulan-bulan ini justru merugikan rakyat karena telah menimbulkan dampak adanya kenaikan harga bahan pokok terlebih dahulu.

Selain itu, dengan adanya informasi akan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi itu, berkali-kali pengguna kendaraan bermotor di Bandarlampung maupun berbagai tempat lain di Lampung mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi yang diperlukan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat akibat pasokan premium maupun solar bersubsidi yang habis di SPBU tersebut.

"Kalau memang harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, ya, segera saja naikkan dengan risiko yang siap ditanggung oleh Pemerintah, jangan seperti sekarang malah membuat kita jadi susah," ujar Masnur, warga Bandarlampung pula. (B014/D007)