PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB, Sabtu, kembali menolak permintaan agar segera memberlakukan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon setelah AS berkeberatan, kata para diplomat. Washington menganjurkan dalam perundingan tertutup bahwa pusat diplomasi Timur Tengah sekarang seharusnya pada KTT Kelompok Delapan (G-8) negara industri di St Petersburg akhir pekan, kata para diplomat, seperti dilansir Reuters. AS adalah satu-satunya anggota Dewan keamanan yang menentang sama sekali setiap tindakan Dewan saat ini, kata mereka. "Kami mengharapkan jauh lebih banyak dari Dewan Keamanan PBB," kata pejabat Kementerian Luar Negeri Lebanon, Nouhad Mahmoud, kepada wartawan setelah sidang dewan itu, khusunya menyalahkan AS. Kendatipun Washington sangat mendukung pemerintah Lebanon di masa lalu, tapi "apabila menyangkut Israel, negara itu tampaknya berobah," kata Mahmoud. "Penghanucran masih terus berlangsung, rakyat masih ada yang tewas... dan di sini kami menjadi impoten." Dewan Keamanan berencana menyelenggarakan kembali sidang mengenai konflik itu Senin, dan mengharapkan segera mulai bekerja untuk membuat satu tanggapan "substantif" terhadap konflik itu, kata Dubes Perancis Jean Marc de la Sabliere, ketua Dewan itu untuk Juli. Sidang Senin mendatang merupakan yang ketiga sejak para pejuang Hisbullah memasuki Israel pekan lalu dan menangkap dua tentara Israel, yang memicu tanggapan pasukan Israel yang menghadapi perlawanan dengan hujan tembakan rudal-rudal Hisbullah ke Israel utara. Permintaan itu diulang kembali, Sabtu oleh Qatar, satu-satunya negara Arab anggota dewan tersebut. Secara terpisah, PM Israel Ehud Olmert menjamin pasukan Israel tidak akan melakukan campurtangan daiam sebuah rencana pasukan perdamaian PBB untuk memindahkan penduduk Lebanon yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan Israel ke luar dari garis serangan, kata ketua pasukan perdamaian Jean Marie Guehenno. Jaminan Olmert dibuat dalam percakapan telepon Sabtu dengan Sekjen PBB Kofi Annan, kata Guehenno. Komando Utara Israel sebelumnya memperingatkan pasukan perdamaian PBB untuk keluar dari satu zona beberapa kilometer yang membentang di sepanjang bagian Lebanon perbatasan itu, katanya. Perintah semacam itu "tidak mungkin diikuti, tidak bisa diterima," kata Guehenno kepada wartawan. Jaminan Olmert membuka jalan bagi pasukan perdamaian untuk berusaha memindahkan penduduk sipil, Minggu, katanya. Pengaturan juga akan dibuat dengan Hisbullah, tambahnya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
