Legislator ingatkan kebijakan harga BBM bukan wewenang koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi bukan wewenang Sekretariat Gabungan partai-partai politik pendukung pemerintah, melainkan wewenang pemerintah, kata anggota DPR RI Bambang Soesatyo.

"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," kata anggota DPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.

Ia menyebutkan, isu seputar rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi belakangan ini menjadi bias karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.

"Padahal, jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan," ungkap Presidium Nasional KAHMI itu.

Apalagi, kata dia, dalam APBN 2013, pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

"Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu," sambung anggota DPR dari Golkar itu.

"Seakan-akan, kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah," kata Bambang.