“Approach kami di Citibank adalah selalu melihat bahwa untuk mencapai digital economy yang berkesinambungan, yang sustainable itu, kita percayai bahwa banyak player-nya gitu. Jadi dengan adanya framework ini kita mencoba melihat dan mencoba men-create ekosistem siapa aja sih pemain-pemainnya di dalam digital ecosystem ini. Kita bisa lihat di sini bahwa (pemainnya) ada korporasi atau bisnis, ada financial institution, terus ada retail dan MSMEs (Micro, Small Medium Enterprise/UMKM), dan ada government,” kata dia dalam agenda Media Workshop bersama perwakilan manajemen Citi Indonesia, Jakarta, Rabu.
Pihaknya percaya bahwa setiap pihak yang terlibat dalam ekosistem digital harus berkolaborasi untuk dapat menciptakan ekonomi digital yang berkelanjutan (sustainable digital economy).
Baca juga: Citi dan Coca-Cola Indonesia teken kerja sama pembiayaan 30 juta dolar
DEF digunakan untuk melihat visi dan tujuan dari setiap aktor dalam upaya mengembangkan ekosistem digital. Setelah memetakan berbagai visi dan tujuan dari berbagai pihak, Citi Indonesia sebagai perbankan berupaya memfasilitasi visi-visi tersebut supaya tercapai.
Sebagai contoh, dari sisi korporasi dapat membangun infrastruktur 5G guna mendorong platform digital agar lebih cepat dan seamless, hingga mengotomasikan proses pembayaran asuransi ke rumah sakit (RS).
Meninjau dari sisi institusi finansial seperti perbankan, salah satu contoh yang dapat dilakukan ialah mengakomodasi para pasien RS untuk reimburse asuransi secara lebih cepat dengan menyediakan platform komunikasi digital.
“Jadi pasien termudahkan. Kita bikin platform digital, platform financial, bikin digital money, bikin kartu kredit,” ucap Yoanna.
Baca juga: UOB pastikan akuisisi consumer banking Citibank rampung November 2023
Jika melihat dari sisi retail dan UMKM, tujuan objektif yang hendak dicapai antara lain mengurangi penggunaan uang tunai dan beralih memakai dompet digital atau e-banking.
Adapun dari sisi pemerintah dapat menyediakan kebijakan, prosedur, dan panduan terkait ekosistem digital supaya para pemain lain bisa melakukan transformasi ke arena digital secara terarah dan termonitor.
“Jadi government juga has to play a role untuk bisa menciptakan atau men-create policy, guidance dan juga tatanan untuk para player ini supaya transformasi digital atau inovasi baru ini semuanya terarah dan termonitor, dan ada kontrol terhadap resiko-resiko yang baru. misalnya cyber security dan sebagainya,” ungkapnya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
