Ini merupakan intruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri..."
Sukabumi (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengintruksikan kepada seluruh kadernya untuk memasang spanduk atau baliho yang berisi penolakan rencana Pemerintah Pusat menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ini merupakan intruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader mulai dari tingkat ranting hingga pusat dan calon legislatif memasang spanduk atau baliho menolak kenaikan harga BBM," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, kepada ANTARA News, Minggu.

Menurut Ribka, kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM pada saat ini tidak tepat, karena imbasnya akan sangat dirasakan oleh rakyat kecil atau menengah ke bawah.

Selain itu, menurut dia, kebijakan mengganti subsidi dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sarat dengan muatan politik menjelang Pemilihan Umum 2014.

Seharusnya, dikemukakannya, pemerintah melihat kesulitan rakyatnya saat ini, apalagi rencana kenaikan harga BBM dekat dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, dan banyak orang tua yang akan menyekolahkan anaknya mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke universitas.

Selagi ada wacana kenaikan BBM, menurut dia, harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik, sehingga saat harga BBM benar-benar naik membuat harga sembako kian melonjak.

Oleh karena itu, ia menyatakan, sebelum pemerintah menetapkan kebiijakan tersebut, pihaknya akan berjuang dengan rakyat agar kebijakan tersebut tidak dilaksanakan.

"Kami pun akan berjuang di legislatif, namun jika gagal, maka kami akan melakukan aksi bersama rakyat bukan lagi menolak, tetapi mengagalkan kenaikan harga BBM dengan jumlah massa yang tidak akan terhitung jumlahnya," ujar Ribka, Ketua Komisi IX DPR, yang membidangi masalah tenaga kerja, transmigrasi kependudukan, dan kesehatan.

Dikatakannya, alasan menaikan harga BBM saat ini tidak akan menjadi solusi untuk mengantisipasi terus membengkaknya subsidi untuk masyarakat.

Bahkan, BLSM juga dananya pun bukan dari pemotongan subsidi BBM tersebut, tetapi berasal dari dana pinjaman luar negeri.

"Maka dari itu, kami pun berharap pemerintah mengerti dan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menolak rencana kenaikan harga BBM ini," kata Ribka. (*)

Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2013