Pemerintah harus tegas soal harga BBM bersubsidi

Jika terus tidak tegas dan berlarut-larut, menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi harga barang-barang keperluan sehari-hari. Ujung-ujungnya menyuburkan keresahan masyarakat dan pengusaha saja. 

"Sejak satu tahun lalu hingga sekarang rencana kenaikan harga BBM itu meresahkan masyarakat dan pengusaha. Semestinya, pemerintah mengambil sikap tegas," ungkap Chua, yang juga anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau (Apindo Kepri), di Tanjungpinang, Minggu.

Ia mengungkapkan, sampai sekarang rencana kenaikan harga BBM masih sebatas isu, meski pemerintah pusat memberi sinyal kuat kebijakan itu mulai ditetapkan besok. Masyarakat juga belum mengetahui berapa persen kenaikan harga BBM bersubsidi.

Jika pemerintah ingin menaikan harga BBM bersubsidi, seharusnya dilakukan sejak tahun lalu. Apindo sejak awal mendukung kebijakan itu, karena kebijakan dan strategi dalam pemberian subsidi BBM sejak Orde Baru salah. 

Orde Baru selalu memakai terminologi terkesan ramah dan bersahabat "penyesuaian harga" untuk menggantikan istilah "kenaikan harga".

"Tetapi kebijakan itu tetap dipertahankan karena kepentingan politik," kata dia. Harga BBM bersubsidi yang terlalu murah, dan pelanggaran-pelanggaran akibat selisih harga yang tinggi dengan BBM nonsubsidi.

"Kalau dari dulu harga BBM bersubsidi naik secara rasional, tentu permasalahan yang terjadi tidak seburuk sekarang ini. Aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukan masyarakat belum siap menerimanya," ujarnya.

Rudy mengemukakan, perubahan harga BBM bersubsidi pasti mengejutkan masyarakat, karena mempengaruhi harga barang kebutuhan masyarakat, transportasi dan pendidikan. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi juga memberi pengaruh negatif terhadap pengusaha.