akan konsisten dan bertekad untuk tetap menjaga muruah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayanJakarta (ANTARA) -
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Denpasar, Bali, pada 2-5 November 2023, untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam memperjuangkan nasib nelayan dan pembangunan sektor kemaritiman.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Mayjen TNI (Purn.) Yussuf Solichien menyebutkan Munas VIII akan menjadi momentum bagi organisasi tersebut untuk terus berkontribusi aktif dalam memperjuangkan nasib nelayan serta pembangunan sektor kemaritiman.
"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk cermat menyikapi kondisi yang berkembang. HNSI merupakan organisasi masyarakat yang independen, non-partisan, dan non-politik yang akan konsisten dan bertekad untuk tetap menjaga muruah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayan," kata Yussuf Solichien dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pihaknya juga terus berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan dan turut berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Baca juga: HNSI Cilacap setuju rencana perahu nelayan gunakan energi listrik
Baca juga: DKP-Polda NTB bantu nelayan 77.000 bibit ikan
Menurut dia, pihaknya juga terus berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan dan turut berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Baca juga: HNSI Cilacap setuju rencana perahu nelayan gunakan energi listrik
Baca juga: DKP-Polda NTB bantu nelayan 77.000 bibit ikan
Munas VIII HNSI di Bali akan menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI, menyusun Program Kerja HNSI Periode 2023-2028, memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028, serta merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI dan DPD RI.
Yussuf juga memastikan sebanyak 34 DPD HNSI tingkat propinsi plus 345 DPC HNSI tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia dipastikan hadir.
Pelaksanaan Munas VIII juga sudah melewati audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 17 Oktober 2023.
Menteri KKP sendiri memberikan dukungan penuh kepada HNSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
Baca juga: HNSI: Nelayan di Cilacap segera memasuki musim panen ikan
Baca juga: KKP ungkap ikan arwana sumbangkan devisa 8 juta dolar AS per tahun
Menteri KKP sendiri memberikan dukungan penuh kepada HNSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
Baca juga: HNSI: Nelayan di Cilacap segera memasuki musim panen ikan
Baca juga: KKP ungkap ikan arwana sumbangkan devisa 8 juta dolar AS per tahun
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
