PKS tegaskan penolakan penaikan BBM tidak terkait politik

Saya menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sama sekali tidak berhubungan dengan politik.

"Saya menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi," kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan Anis itu disampaikan dalam acara silaturahim Anis Matta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bersama para tokoh adat Melayu Riau di kantor LAM di Pekanbaru, Sabtu (15/6).

Sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anis mengatakan pandangan utuh partainya akan disampaikan pada rapat paripurna DPR, Senin (17/6). Dalam rapat itu, menurut dia PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.

"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tegas Anis.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau, lembaga sesepuh LAM, Tennas Efendi mengatakan penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah.

Dampak kenaikan harga BBM menurut dia akan semakin menyusahkan masyarakat kecil sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

Sekretaris MKA Erwandi Yusuf meminta sikap PKS yang menolak kenaikan BBM itu berubah di tengah jalan. Dia menilai PKS seharusnya konsisten menjalankan keputusannya untuk tetap menolak kenaikan BBM.

Dalam silaturahim PKS-LAM, tetua dan tokoh muda Melayu Riau menyerahkan peta tanah ulayat masyarakat adat Riau.

Peta ini, menurut Ketua LAM Riau Al Azhar telah disetujui para tokoh lembaga adat dan para kepala desa. Al Azhar menambahkan, konflik tanah adat dengan kalangan pengusaha khususnya terus berlanjut di Riau.

"Setidaknya kini terdapat 267 titik konflik horisontal. Kami berharap kepada berbagai pihak, dan sekarang melalui PKS, agar membantu menyelesaikan persoalan tanah atau lahan milik masyarakat atau lembaga adat Melayu," tutur Al Azhar.

Peta lahan ulayat Melayu diserahkan langsung pengurus LAM kepada Anis Matta.

Anis Matta mengatakan akan mengambil langkah nyata guna penyelesaian berbagai konflik atas tanah adat di Bumi Lancang Kuning.

Presiden PKS Anis Matta dan rombongan DPP PKS berada di Pekanbaru dalam rangka konsolidasi dan pembekalan para calon legislator (caleg) PKS se-Riau.
(I028/M008)

17 Juni 2013

Hahaha Jaman sekarang kalau PKS mengatakan tidak terkait Politik itu hanya basa basi saja , mana ada yang tidak terkait dengan Politik , sedangkan persoalan Hukum saja ya kerana Politik ya kalau Jaman Thn 60an masyarakat banyak yang masih BODOH dan Mudah diBodohin kalau sekarang sulit mau berkelit dengan kata2 manis , Ingat jaman sekarang banyak Pengamat yang menjelaskan ke Masyarakat luas si A .... si B .... dsb.

0 0 Balas LaporkanHapus
17 Juni 2013

aneh wong berpolitik kok keputusannya tidak ada kaitannya politik hehehehe

0 0 Balas LaporkanHapus