...target pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran tidak akan tercapai..."Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai kenaikan BBM akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen bisa dicapai kalau pemerintah tidak menaikkan BBM. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan sangat berpotensi memburuk bila BBM bersubsidi dinaikkan, bahkan bisa di bawah 6 persen," kata juru bicara FPKS di Banggar DPR RI, Yudi Widiana Adia, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, kenaikan BBM bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami pelambatan serius.
Pada kuartal I/2013 sedang melambat menjadi 6,02 persen atau terendah dalam 3 tahun terakhir dengan tren menurun.
"Satu-satunya komponen yang bisa tumbuh dengan cemerlang adalah konsumsi rumah tangga. Kalau BBM bersubsidi dinaikkan, maka komponen konsumsi keluarga akan memburuk dan target pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran tidak akan tercapai," katanya.
Terkait asumsi inflasi, FPKS juga memandang, angka 6 persen tetap menjadi pilihan terbaik dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi.
"Kenaikkan BBM bersubsidi akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen, bahkan bisa mencapai 8,5 persen (fenomena kota). Inflasi bagi pedesaan bahkan bisa mencapai 10 persen terutama pada bulan Juli-Agustus karena tahun ajaran baru sekolah, bulan puasa dan Idul Fitri," kata Yudi.
Selain itu, pengajuan RUU APBNP 2013 dikarenakan kelemahan perencanaan dan penyusunan APBN 2013 yang diajukan pemerintah.
"FPKS memandang pemerintah tidak sungguh-sungguh menyiapkan program yang akan mendukung amanah UU APBN 2013. Perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak, kesalahan managemen pengelolaan energi, kegagalan program volume BBM bersubsidi," kata Yudi.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
