NTB perkuat kemitraan siap siaga bencana bersama Australia

Sebagai provinsi berisiko bencana tinggi dengan 13 jenis risiko bencana, masyarakat dan pemerintah NTB perlu untuk terus meningkatkan kesadaran dan kapasitasnya terkait ketangguhan bencana

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap kemitraan program siap siaga bencana yang sudah terjalin bersama Pemerintah Australia terus diperkuat dan bila perlu terus diperluas.

Penjabat Sekretaris Daerah NTB Fathurrahman di Mataram Selasa mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan risiko bencana di NTB.

"Sebagai provinsi berisiko bencana tinggi dengan 13 jenis risiko bencana, masyarakat dan pemerintah NTB perlu untuk terus meningkatkan kesadaran dan kapasitasnya terkait ketangguhan bencana," katanya pada kegiatan misi monitoring terpadu Program Siap Siaga Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesiapsiagaan bencana.

Ia menjelaskan, kemitraan yang dibangun dengan Pemerintah Australia dalam mewujudkan ketangguhan di tingkat lokal adalah satu bentuk kerja sama yang akan terus didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Kami berterima kasih kepada Pemerintah Australia dengan adanya Program SIAP SIAGA. Dengan hadirnya program di desa, penguatan terhadap ketangguhan masyarakat dapat tercipta. Harapannya kerja sama baik ini dapat terus dilakukan," katanya.

Sekretaris Pertama Kemanusiaan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Sarah Stein mengatakan, Pemerintah Australia sangat mengapresiasi kemitraan yang telah berlangsung lama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana, dan berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya ketangguhan lokal di NTB.

Pemerintah Australia berharap kerja sama yang telah terbangun dengan pemerintah NTB dapat terus berlanjut dan berdampak nyata bagi pemerintah dan masyarakat di NTB.

Pemerintah Australia berharap Program SIAP SIAGA bisa mendukung penguatan sistem pengelolaan bencana termasuk melalui penerapan SPM-SUB, Destana, Sistem Informasi Kebecanaan (SIK), dan pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi (GEDSI) ke dalam sektor penanggulangan bencana.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov NTB atas kerja sama dan kolaborasi yang telah dilakukan dengan Pemerintah Australia melalui program SIAP SIAGA," katanya.

Ketua Tim SIAP SIAGA dari Pemerintah Australia Lucy Dickinson mengatakan, misi pemantauan bersama (JMM) merupakan mekanisme penting bagi para pemangku kepentingan terkait baik di level nasional maupun regional, dan mitra untuk bersama-sama memantau serta mengukur berbagai inisiatif yang telah dilakukan di NTB.

Secara khusus, JMM 2023 fokus melihat perkembangan dari implementasi Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) serta akselerasi Desa Tangguh Bencana (Destana).

Ia mengatakan, JMM memiliki dua agenda kunjungan lapangan selama dua hari di NTB, yakni pada 31 Oktober dan 1 November. Kunjungan hari pertama difokuskan untuk mengulas pendekatan SIAP SIAGA dan hasilnya di level provinsi.

Hal ini dilakukan dengan memantau capaian program secara spesifik, dilanjutkan dengan diskusi tentang sistem pengelolaan bencana yang didukung SIAP SIAGA. Adapun agenda hari kedua adalah kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan sejumlah mitra pemerintah desa.

JMM 2023 diharapkan bisa menghasilkan laporan rinci berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan cerita perubahan, serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, ketangguhan lokal merupakan tujuan utama dari seluruh upaya asistensi pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah dan komunitas untuk dapat menghadapi risiko bencana secara efektif.

Pelaksanaan SPM-SUB dan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang efektif akan mendukung pemerintah daerah dan masyarakat NTB mewujudkan ketangguhan lokal yang berkelanjutan.

Kolaborasi menjadi syarat utamanya. Seluruh pemangku kepentingan di sektor kebencanaan perlu mengambil peran dan BPBD menjadi institusi yang mengawal kolaborasi ini secara berkelanjutan.

"BNPB berterima kasih kepada Kedutaan Besar Australia atas komitmen dan konsistensi dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat terus berjalan dengan berkelanjutan," katanya.