Bapenda DKI: Realisasi pajak kendaraan bermotor capai Rp7,6 triliun

Kami juga memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar nol persen untuk BBNKB bagi kendaraan kedua dan seterusnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyebut realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta sebesar Rp7,6 triliun per 29 Oktober 2023, atau 79,83 persen dari target APBD 2023 sebesar Rp9,6 triliun.

Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta Elvarinsa mengatakan untuk membantu meringankan pembayaran PKB, warga DKI Jakarta dapat memanfaatkan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) yang berlaku mulai 10 Oktober hingga 30 Desember 2023.

"Kami juga memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar nol persen untuk BBNKB bagi kendaraan kedua dan seterusnya," kata Elvarinsa di Jakarta, Selasa.

Elvarinsa menyebut dengan insentif ini Pemerintah DKI Jakarta berupaya mendorong masyarakat untuk menjalankan administrasi kendaraan secara tepat waktu.

Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja dalam melaksanakan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor.

Sebelumnya, tim pembina Samsat Provinsi DKI Jakarta wilayah Jakarta Utara telah melakukan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor Senin (30/10) kemarin di Jalan Yos Sudarso arah Selatan Plumpang, Jakarta Utara.

Kegiatan ini berupa penertiban pengesahan tahunan STNK dan pemungutan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta bagi para pengguna lalu lintas yang melintas di Jalan Yos Sudarso dan menyasar ke semua pengendara, baik kendaraan roda dua dan roda empat.

Elvarinsa juga mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung program ini agar administrasi pengesahan tahunan STNK, perpajakan kendaraan bermotor dan tertibnya administrasi kendaraan bermotor dapat berjalan lebih baik.

Dengan ketaatan administrasi yang tinggi, Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan kualitas layanan dan keamanan kendaraan bermotor di DKI Jakarta tetap terjaga dan menjadikan Jakarta lebih baik lagi.

Baca juga: DKI gandeng operator jasa dan Kemenkeu bahas regulasi pajak ojol
Baca juga: Legislator minta Bapenda DKI gali pajak tiang pancang untuk genjot PAD
Baca juga: Pemprov DKI selenggarakan pemutihan pajak kendaraan sampai akhir tahun