Pemerintah luncurkan aplikasi Dasbor Desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa meluncurkan aplikasi berbasis web Dasbor Desa untuk menyediakan akses terhadap data dan informasi terkini tentang pembangunan perdesaan.

"Dasbor Desa merupakan aplikasi web based yang menyediakan informasi akurat antarkementerian/lembaga untuk mendukung efektifitas, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan desa," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli pada acara peluncuran di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta.

Aplikasi Dasbor Desa dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sorni mengemukakan pentingnya keselarasan dan kesamaan data antarinstansi yang memiliki kepentingan dalam upaya pembangunan desa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Dengan demikian, kementerian/lembaga yang memiliki kepentingan dapat dengan efektif bekerja sama, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan bahwa upaya pembangunan desa berjalan harmonis sesuai dengan visi misi pembangunan berkelanjutan," katanya.

Menurut dia, masa depan Indonesia ada di desa. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendayagunaan sumber daya di desa.

Sorni mengatakan bahwa pemerintah telah mengucurkan Dana Desa total Rp538 triliun selama sembilan tahun.

"Desa diharapkan mampu secara teknis dan kapasitas dalam membangun desa melalui dana yang digelontorkan setiap tahun," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Dasbor Desa ditujukan untuk memastikan data yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut dia, Dasbor Desa didukung data dan informasi dari OM-SPAN Kementerian Keuangan, Sistem Konsolidasi Siskeudes Kementerian Dalam Negeri, serta Monev Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Mudah-mudahan dengan ada Dasbor Desa yang bisa kita pantau secara real time seluruh Indonesia mempermudah kita untuk melakukan kontrol di masing-masing desa," kata dia.