Finansial jadi tantangan pembangunan kawasan berorientasi transit

Jakarta (ANTARA) - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyebutkan finansial menjadi tantangan selama pembangunan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

"Tantangan terbesar finansial, sebetulnya kita membangun penataan kawasan pembiayaan kreatif (creative financing) dengan private sektor supaya tidak terlalu membebani anggaran negara atau daerah," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

Tuhiyat menuturkan finansial merupakan tantangan terbesar selama pembangunan kawasan berorientasi transit dibandingkan dengan program lainnya yang masih bisa ditangani.

Karena itu, pihaknya menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing), yaitu tidak menggunakan APBD maupun APBN.

"Sekarang kita ingin ke depannya ciptakan 'creative financing' kerja sama sektor swasta untuk membangun lagi," katanya.

Ketika ditanyakan target penyelesaian pembangunan kawasan berorientasi transit, pihaknya mengatakan hal itu membutuhkan waktu cukup panjang lantaran setiap stasiun luasnya 70 hektare (ha).

Kendati demikian, pihaknya terus mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang serta bekerjasama dengan beragam pihak swasta.

"Kita tahu ada beberapa bangunan yang mau interkoneksi dengan kita, termasuk Plaza Indonesia," katanya.

Dalam pembangunan MRT Jakarta Fase 1 koridor selatan+utara ini, Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta untuk menjadi operator utama pengelola kawasan TOD di lima kawasan. Yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M dan Sisingamangaraja, Istora serta Dukuh Atas.

Total investasi untuk menggenjot pembangunan kawasan berorientasi transit MRT Jakarta mencapai Rp1,5 triliun sepanjang 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan berorientasi transit sekaligus untuk meningkatkan integrasi transportasi publik.

"Saran untuk perkembangan pembangunan ekonomi akan saya lanjutkan, saya teruskan," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/10).