Mandiri bukukan peningkatan pembiayaan hijau Rp7 T pada kuartal ketiga

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) membukukan portofolio pembiayaan hijau sebesar Rp7 triliun selama periode Juli-September 2023 sehingga secara total nilai pembiayaan hijau yang telah disalurkan mencapai Rp122 triliun.

"Penyaluran kredit ini untuk mendukung program prioritas pemerintah mewujudkan net zero emission di 2060," kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar dalam konferensi pers paparan kinerja kuartal III 2023 Bank Mandiri di Jakarta, Senin.

Secara total, portofolio pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) Mandiri hingga kuartal III 2023 mencapai sebesar Rp253 triliun atau sebesar 24,9 persen dari total pinjaman secara bank only, yang terdiri dari portofolio pembiayaan hijau Rp122 triliun dan portofolio pembiayaan sosial Rp131 triliun ke segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia.

Ia mengatakan, dengan mengintegrasikan pembiayaan berkelanjutan dalam kegiatan penyaluran kredit diharapkan semakin memperluas dampak positif bagi masyarakat, baik untuk UMKM, pertanian, energi terbarukan, transportasi bersih dan lainnya.

Alexandra Askandar mengatakan, Bank Mandiri sebagai bank yang progresif, memiliki komitmen untuk mencapai net zero operation pada tahun 2030 dan net zero emission pada tahun 2060 dalam hal keuangan.

Pembiayaan berkelanjutan, lanjut dia, tidak hanya kepada proyek berkelanjutan, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan Environmental, Social, and Governance (ESG) di dalam keseharian aktivitas bisnis.

Ia menjelaskan, dari aspek operasional, telah diterapkan green operational dengan mengoperasikan 126 unit mobil EV, instalasi stasiun pengisian daya, pemasangan 556 solar panel, hingga memiliki gedung dengan sertifikasi green building.

Menyinggung upaya pengurangan kredit untuk sektor yang menyumbang emisi seperti batu bara, ia mengatakan, hal itu merupakan target akhir.

Namun, lanjut dia, Bank Mandiri memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk menjamin ketersediaan energi nasional yang dilakukan melalui pembiayaan proyek energi dan rantai pasok termasuk pembangkit listrik.

"Proyek yang dibiayai dalam praktiknya sesuai dengan timeline, road map dari pemerintah dalam hal transisi energi menuju net zero emission," katanya.