Pemerintah diminta hindari kebijakan politis terkait rupiah

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan diharapkan tidak mengambil pertimbangan atau kebijakan politis mengingat kita berada di tengah-tengah tahun politik," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Jumat.

Soejanto menjelaskan kebijakan politis perlu dihindari karena perusahaan atau investor membutuhkan kepastian untuk menentukan keputusan serta investasinya.

Bank Indonesia juga diminta untuk menjaga posisi rupiah agar, menghindari risiko-risiko dan situasi yang terlampau tidak stabil. Menurut Soegijanto, kondisi tersebut bisa dikatakan capital outflow seperti apa yang terjadi di Thailand.

"Sudah capital outflow jika dilihat dari meningkatnya kurs dan aset-aset jangka pendek mengalir ke luar," katanya.

Dia menilai pelemahan rupiah disebabkan dua aspek, yakni kondisi aspek fundamental dan aspek sentimen. Dia menjelaskan aspek fundamental, yakni tren ekspor yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sementara aspek sentimen adanya aksi-aksi spekulatif domestik yang menimbun dolar menunggu kepastian harga BBM.

"Ini menyebabkan inflasi, orang-orang simpan dolar, tapi ini masih fluktuatif karena kemungkinan bulan-bulan depan rupiah akan naik lagi," katanya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi komponen inti tahun periode Januari-Mei tahun 2013 sebesar 0,99 persen dan tingkat inflasi komponen inti "year on year" (Mei 2013 terhadap Mei 2012) sebesar 3,99 persen.

Terkait pembayaran utang luar negeri oleh perusahan-perusahaan yang terjadi pada bulan-bulan pertengahan Juni-Juli, Soegijanto mengatakan hal tersebut belum tentu menjadi faktor utama karena perusahaan memiliki jatuh tempo pembayaran masing-masing.

"Tapi, hati-hati, lagi-lagi situasi ini bisa dimanfaatkan oleh spekulan yang menimbun dollar," katanya.