Hatta tegaskan penaikan BBM bukan hanya soal fiskal

Ketahanan energi kita saat ini sudah rendah. Seandainya terjadi perang, kita hanya memiliki cadangan energi untuk 20 hari,"

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan kebijakan penaikan harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi dimaksudkan bukan hanya soal ketahanan fiskal, tetapi juga untuk ketahanan energi nasional.

"Ketahanan energi kita saat ini sudah rendah. Seandainya terjadi perang, kita hanya memiliki cadangan energi untuk 20 hari," kata Hatta di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Hatta Rajasa menjadi pembicara di salah satu sesi pada Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia yang bertema "Mengukuhkan Kebijakan Ketahanan Energi".

Hatta mengatakan seandainya pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, perekonomian Indonesia tidak akan langsung kolaps. Namun, ada hal besar lain yang harus dipikirkan yaitu ketahanan energi.

"Kita harus mengelola pasokan dan permintaan energi dalam negeri. Kita saat ini sudah bukan negara pengekspor minyak, melainkan sudah menjadi negara pengimpor," tuturnya.

Dalam diskusi panel itu, selain Hatta Radjasa, pembicara lainnya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Perusahaan Gas negara, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, CEO Grup Lippo james Riady dan pemimpin CT Corps Chairul Tanjung.

Jero Wacik mengatakan bahwa energi baru terbarukan akan menjadi prioritas dalam kebijakan energi Indonesia 2025, selain pengembangan gas dan batu bara sebagai sumber energi.

"Apakah mungkin Indonesia mengembangkan energi baru terbarukan? Sangat mungkin. Indonesia memiliki potensi beberapa energi baru terbarukan," katanya.

Jero mengatakan salah satu potensi energi baru terbarukan adalah geothermal. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi geothermal 40 persen dari seluruh total potensi geothermal dunia.
(D018)