Anggota DPD minta pemerintah lobi maskapai agar ke Bandara Mentawai

Saya yakin kalau pemerintah serius maka direct flight dari Kuala Lumpur dan Singapura ke Mentawai juga bisa terwujud

Padang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Emma Yohanna meminta pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan melobi maskapai agar membuka rute penerbangan ke Bandara Mentawai yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo.

"Kami harap pemerintah mengundang pihak maskapai dengan memberikan fasilitas atau kesempatan sesuai standard yang ditentukan agar ada penerbangan ke Mentawai," kata Emma Yohanna di Padang, Sabtu.

Senator kelahiran 22 Januari 1955 tersebut menyakini apabila pemerintah serius dan berkomitmen melobi pihak maskapai maka rute penerbangan ke Mentawai tidak hanya skala domestik namun juga internasional.

"Saya yakin kalau pemerintah serius maka direct flight dari Kuala Lumpur dan Singapura ke Mentawai juga bisa terwujud," ujarnya.

Bandara Mentawai yang diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (25/10) memiliki landasan pacu 1.500 x 30 meter. Dengan ukuran itu bandara tersebut bisa melayanii pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600 berkapasitas maksimal 78 orang.

Bandara tersebut menggantikan operasional bandara lama yaitu Bandara Rokot Sipora yang hanya memiliki panjang landasan pacu 850 x 23 meter, dan hanya bisa didarati Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 orang.

Saat ini, lanjut Emma, pemerintah atau Kementerian Perhubungan harus berkomunikasi secara intens dengan pihak maskapai agar rute penerbangan menggunakan pesawat ATR ke Kabupaten Kepulauan Mentawai segera terwujud.

"Pemerintah harus terus mempromosikan Bandara Mentawai ini termasuk memfasilitasinya," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga meminta Dinas Perhubungan setempat untuk menjalin komunikasi lebih intens dengan maskapai untuk bisa melayani penerbangan Padang-Mentawai.

Menurutnya, saat ini sudah ada komunikasi dengan sejumlah maskapai yang memiliki armada pesawat jenis ATR 72-600 tetapi belum ada keputusan.